Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 menurunkan wibawanya dari seorang negarawan menjadi makelar. Demikian disampaikan analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.
"Presiden cawe-cawe menurun wibawa citra menjadi politisi makelar, sementara presiden negarawan naik kelas bagaimana berpikir keras dan fokus menjaga pemilu berjalan sukses, equal dan bermartabat," kata Pangi melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (2/6).
Menurutnya, akan lebih baik jika Presiden tidak mengatakan bakal cawe-cawe sama sekali, ketimbang mengatakannya sekalipun untuk kepentingan nasional dan bukan kepentingan pribadi. Pangi menilai, sikap itu diperlukan untuk menghindari kekacauan politik yang berujung deadlock akibat cawe-cawe presiden yang partisan.
Baca juga: KSP : Presiden Tetap Taat Aturan Hukum, tidak Intervensi Pemilu
Dengan mendikte dan mengorkestrasikan keterlibatannya menjadi presiden partisan, lanjut Pangi, Jokowi menurunkan levelnya menjadi milik kelompok atau golongan tertentu.
"Maka hakikinya itu bukanlah demi kepentingan politik kebangsaan," ujarnya.
Baca juga: Cawe-cawe Politik, Jokowi Dinilai Sulit Pisahkan Agenda Pribadi dan Negara
Lebih lanjut, Pangi menyebut pernyataan terbuka Presiden untuk ikut cawe-cawe juga tidak lazim dalam negara demokratis. Menurutnya, sikap Jokowi dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan pada proses politik yang lebih luas.
"Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi," tandasnya. (Z-3)
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Pramono Anung tidak mempermasalahkan dukungan Presiden ke 7 Jokowi kepada Cagub nomor urut satu Ridwan Kamil.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved