Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAJAR ilmu politik dan kajian internasional dari Universitas Paramadina A Khoirul Umam mengatakan sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menunjukkan adanya kesulitan untuk memisahkan agenda pribadi dan negara.
Meskipun memiliki hak politik, presiden dinilai harus dapat menjamin tidak adanya politisasi kekuasaan negara yang dipegang. Sebab, Presiden merupakan simbol kekuasaan negara yang harusnya dapat menjaga netralitas kekuasaan negara.
"Problemnya, sikap terbuka Presiden untuk cawe-cawe itu berpeluang disalahgunakan sebagai legitimasi untuk memainkan agenda kepentingan politik pribadi, golongan dan kelompoknya, atas nama kepentingan negara," kata Umam kepada Media Indonesia, Kamis (1/6).
Baca juga: Cawe-cawe ala Jokowi, Pengamat: Semoga Maknanya Sama di Panggung Belakang dan Depan
Ia berpendapat bahwa Jokowi kesulitan untuk memisahkan antara agenda kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Itu tercermin dari berbagai upaya orkestrasi politik yang dilakukan Presiden melalui pengaruh kekuasaan yang dipegang, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Umam mewanti-wanti tidak netralnya kekuasaan dapat berimplikasi pada politisasi lembaga-lembaga negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), aparatur sipil negara (ASN), dan lembaga penyelenggara pemilu.
Bahkan, ia juga menyebut lembaga penegak hukum dapat digunakan sebagai alat politik yang sangat efektif untuk mendisiplinkan koalisi politik. "Sekaligus untuk menghantam kekuatan politik lain yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan," tandas Umam.
Baca juga: Jokowi Beberkan Alasan Dirinya Cawe-cawe di Pilpres 2024
Pembelaan Istana
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menjelaskan maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu 2024 dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis, Senin, (29/5).
Presiden Jokowi, kata Bey, ingin presiden yang nanti terpilih dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya. Seperti melanjutkan program pemindahan ibu kota negara, hilirisasi bahan tambang, transisi energi bersih, dan lainnya.
"Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," tegas Bey.
Disamping itu, Presiden berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil. Oleh karenanya, Presiden bakal menjaga netralitas TNI Polri dan aparatur sipil negara (ASN).
"Presiden (Jokowi) akan menghormati dan menerima pilihan rakyat," terang Bey.
(Z-9)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Pramono Anung tidak mempermasalahkan dukungan Presiden ke 7 Jokowi kepada Cagub nomor urut satu Ridwan Kamil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved