Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan dirinya boleh cawe-cawe dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara. Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe pada Pemilu 2024 layak diapresiasi.
“Klaim Jokowi tentu layak diapresiasi karena cawe-cawe yang dimaksudnya bernada positif. Jokowi ingin menjaga demokrasi dan agar pemilu berlangsung jujur dan adil (jurdil),” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, Jokowi ke depan diharapkan akan memperlakukan sama kepada semua bakal capres dan caleg. Jokowi juga diharapkan akan menjaga jarak yang sama kepada semua koalisi yang akan mengusung pasangan capres-cawapres.
Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi
Kendati demikian, Jamiluddin juga menyoal soal panggung depan dan panggung belakang yang lazim berlaku dalam kancah politik.
“Namun itu tentu idealnya. Sebab, dalam politik kerap berlaku teori dramaturgi. Dalam teori ini, politisi dimaknai seperti drama dalam teater. Namanya drama tentu ada panggung belakang dan panggung depan di mana politisi akan tampil,” lanjutnya.
Baca juga: Klarifikasi Istana Soal Kepentingan Jokowi di Pilpres 2024
Menurutnya, panggung belakang menjadi bagian tersembunyi dari pertunjukan sang politisi. Pada ranah ini, politisi tampil seutuhnya sesuai identitas aslinya. Sedangkan, pada panggung depan, politisi membangun dan menunjukan sosok ideal dari identitas yang akan ditunjukkan kepada publik. Di sisi ini, politisi tampil sesuai lakon yang diinginkan.
“Jadi, lakon politisi di panggung belakang dan panggung depan pada umumnya berbeda. Karena itu, apa yang ditampilkan politisi di panggung depan tidak harus ditelan begitu saja,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Jamiluddin mengemukakan cawe-cawe Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara bisa saja hanya lakon di panggung depan. Sedangkan di panggung belakang, lakon Jokowi bisa jadi berbeda.
“Bisa saja lakon Jokowi justru untuk capres dan Koalisi tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, proses waktu akan menguji sama tidaknya lakon Jokowi di panggung belakang dan panggung depan. Harapannya tentu lakon Jokowi di panggung belakang dan panggung depan sama.
“Kalau lakon itu yang dilakukan Jokowi, maka lakonnya memang konsisten di panggung belakang dan panggung depan. Karena itu, Jokowi memang sudah memerankan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” tandasnya.
Jamiluddin juga menerangkan, konsistensi politisi di dua panggung jarang dijumpai di dunia politik.
“Namun dalam dunia politik, hal itu jarang terjadi. Lakon di panggung belakang dan panggung depan umumnya berbeda,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (Z-7)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved