Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan dirinya boleh cawe-cawe dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara. Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe pada Pemilu 2024 layak diapresiasi.
“Klaim Jokowi tentu layak diapresiasi karena cawe-cawe yang dimaksudnya bernada positif. Jokowi ingin menjaga demokrasi dan agar pemilu berlangsung jujur dan adil (jurdil),” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, Jokowi ke depan diharapkan akan memperlakukan sama kepada semua bakal capres dan caleg. Jokowi juga diharapkan akan menjaga jarak yang sama kepada semua koalisi yang akan mengusung pasangan capres-cawapres.
Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi
Kendati demikian, Jamiluddin juga menyoal soal panggung depan dan panggung belakang yang lazim berlaku dalam kancah politik.
“Namun itu tentu idealnya. Sebab, dalam politik kerap berlaku teori dramaturgi. Dalam teori ini, politisi dimaknai seperti drama dalam teater. Namanya drama tentu ada panggung belakang dan panggung depan di mana politisi akan tampil,” lanjutnya.
Baca juga: Klarifikasi Istana Soal Kepentingan Jokowi di Pilpres 2024
Menurutnya, panggung belakang menjadi bagian tersembunyi dari pertunjukan sang politisi. Pada ranah ini, politisi tampil seutuhnya sesuai identitas aslinya. Sedangkan, pada panggung depan, politisi membangun dan menunjukan sosok ideal dari identitas yang akan ditunjukkan kepada publik. Di sisi ini, politisi tampil sesuai lakon yang diinginkan.
“Jadi, lakon politisi di panggung belakang dan panggung depan pada umumnya berbeda. Karena itu, apa yang ditampilkan politisi di panggung depan tidak harus ditelan begitu saja,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Jamiluddin mengemukakan cawe-cawe Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara bisa saja hanya lakon di panggung depan. Sedangkan di panggung belakang, lakon Jokowi bisa jadi berbeda.
“Bisa saja lakon Jokowi justru untuk capres dan Koalisi tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, proses waktu akan menguji sama tidaknya lakon Jokowi di panggung belakang dan panggung depan. Harapannya tentu lakon Jokowi di panggung belakang dan panggung depan sama.
“Kalau lakon itu yang dilakukan Jokowi, maka lakonnya memang konsisten di panggung belakang dan panggung depan. Karena itu, Jokowi memang sudah memerankan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” tandasnya.
Jamiluddin juga menerangkan, konsistensi politisi di dua panggung jarang dijumpai di dunia politik.
“Namun dalam dunia politik, hal itu jarang terjadi. Lakon di panggung belakang dan panggung depan umumnya berbeda,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (Z-7)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved