Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan dirinya boleh cawe-cawe dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara. Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe pada Pemilu 2024 layak diapresiasi.
“Klaim Jokowi tentu layak diapresiasi karena cawe-cawe yang dimaksudnya bernada positif. Jokowi ingin menjaga demokrasi dan agar pemilu berlangsung jujur dan adil (jurdil),” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, Jokowi ke depan diharapkan akan memperlakukan sama kepada semua bakal capres dan caleg. Jokowi juga diharapkan akan menjaga jarak yang sama kepada semua koalisi yang akan mengusung pasangan capres-cawapres.
Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi
Kendati demikian, Jamiluddin juga menyoal soal panggung depan dan panggung belakang yang lazim berlaku dalam kancah politik.
“Namun itu tentu idealnya. Sebab, dalam politik kerap berlaku teori dramaturgi. Dalam teori ini, politisi dimaknai seperti drama dalam teater. Namanya drama tentu ada panggung belakang dan panggung depan di mana politisi akan tampil,” lanjutnya.
Baca juga: Klarifikasi Istana Soal Kepentingan Jokowi di Pilpres 2024
Menurutnya, panggung belakang menjadi bagian tersembunyi dari pertunjukan sang politisi. Pada ranah ini, politisi tampil seutuhnya sesuai identitas aslinya. Sedangkan, pada panggung depan, politisi membangun dan menunjukan sosok ideal dari identitas yang akan ditunjukkan kepada publik. Di sisi ini, politisi tampil sesuai lakon yang diinginkan.
“Jadi, lakon politisi di panggung belakang dan panggung depan pada umumnya berbeda. Karena itu, apa yang ditampilkan politisi di panggung depan tidak harus ditelan begitu saja,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Jamiluddin mengemukakan cawe-cawe Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara bisa saja hanya lakon di panggung depan. Sedangkan di panggung belakang, lakon Jokowi bisa jadi berbeda.
“Bisa saja lakon Jokowi justru untuk capres dan Koalisi tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, proses waktu akan menguji sama tidaknya lakon Jokowi di panggung belakang dan panggung depan. Harapannya tentu lakon Jokowi di panggung belakang dan panggung depan sama.
“Kalau lakon itu yang dilakukan Jokowi, maka lakonnya memang konsisten di panggung belakang dan panggung depan. Karena itu, Jokowi memang sudah memerankan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” tandasnya.
Jamiluddin juga menerangkan, konsistensi politisi di dua panggung jarang dijumpai di dunia politik.
“Namun dalam dunia politik, hal itu jarang terjadi. Lakon di panggung belakang dan panggung depan umumnya berbeda,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (Z-7)
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved