Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi

Presiden Joko Widodo dinilai tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Itu tergambar dari pernyataannya yang mengakui bahwa dirinya memang cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Di hadapan publik Jokowi pernah menyatakan tidak cawe-cawe soal capres, tapi faktanya beliaulah presiden yang paling sering endorse calon presiden (capres) sepanjang sejarah kita punya presiden," ujar pengamat politik Pangi Syarwi, Selasa (30/5).

Oleh karena itu, Pangi meragukan peryataan Jokowi yang berupaya mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil. Ia khawatir pemilu akan berjalan dengan tidak baik-baik saja di lapangan karena secara gamblang presiden mendukung sosok tertentu.

Pangi menegaskan bahwa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke depan adalah kewenangan penuh rakyat. Presiden selanjutnya juga berhak menentukan apakah akan melanjutkan tongkat estafet kepimpinan era Jokowi atau tidak.

"Kelanjutan atau perubahan kan intersubjektif maknanya. Baik bagi presiden sekarang belum tentu baik bagi presiden selanjutnya," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam  Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV Yogi Nurgaha usai pertemuan.

Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi, yakni untuk memastikan keberlangsungan pembangunan higga 2045.

Pemimpin Redaksi (Pemred) TV One Karni Ilyas menyebutkan Jokowi merasa tidak bersalah dengan cawe-cawe Pemilu 2024. Sebab, Kepala Negara menilai tidak ada aturan yang dilanggar.

"Tidak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," terang Karni.

Tidak berselang lama, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis. (Z-11)