KSP : Presiden Tetap Taat Aturan Hukum, tidak Intervensi Pemilu

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengintervensi ataupun mencederai demokrasi dan tetap taat pada aturan pada hukum. Hal itu ia sampaikan merespons penafsiran cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Irfan, kekhawatiran bahwa presiden tidak netral merupakan pendapat dari pihak yang punya penafsiran berbeda. Presiden, ujarnya, menginginkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Hal itu yang disampaikan presiden saat mengumpulkan sejumlah pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5).

“Penyampaian beliau di depan pimpinan redaksi, beliau menegaskan untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan pemilu presiden. Tidak, (presiden menyampaikan) saya siap memahami aturan-aturan hukum tidak akan mencederai demokrasi,” terang Irfan.

Baca juga: Cawe-cawe Politik, Jokowi Dinilai Sulit Pisahkan Agenda Pribadi dan Negara

Irfan menjelaskan presiden ingin keberhasilan yang selama ini sudah dijalankan tetap dilanjutkan.

“Apa yang menjadi keinginan presiden ke depan negara kita menjadi negara yang kuat, disegani dan dihormati seluruh pemimpin dunia,” tutur Irfan.

Baca juga: PAN Dinilai Mengekor Jokowi untuk Pemilu dan Pilpres 2024

Presiden Jokowi secara pribadi menyatakan bahwa dirinya melakukan cawe-cawe untuk hal positif.

"Untuk negara, saya cawe-cawe," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5).

Cawe-cawe yang dilakukannya, imbuh presiden, untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Ia juga menegaskan agar pemilu dapat berjalan secara demokratis. Jokowi mengingatkan agar pernyataannya soal cawe-cawe itu tidak disalahartikan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan bahwa presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden, ujarnya, berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, " ujar Bey.

Selain itu ia menambahkan bahwa presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan Aparatur sipil negara (ASN) dan presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, hingga black campaign melalui media sosial atau daring. Mengenai pilihan rakyat, Bey menuturkan presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat serta membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. (ind/Z-7)