Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) dinilai sangat bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PAN hanya berpeluang ikut poros mendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
"Ketergantunganya pada Jokowi sangat tinggi. PAN akan mengekor saja sesuai arah angin yang diinginkan Jokowi," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, saat dihubungi Medcom.id, Kamis, (1/6).
Sementara itu, PAN juga dipastikan tidak bakal merapat ke kubu pendukung bakal capres Anies Baswedan. Jokowi tak bakal merestui itu.
Baca juga: Anies Bertemu SBY di Pacitan, Hari ini
"PAN hampir dipastikan tidak akan bergabung ke Koalisi Perubahan. Sebab, Jokowi tidak.akan mengarahkannya untuk mendukung Anies," ucap Jamiluddin.
Menurut dia, bila PAN merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), bisa jadi Jokowi memang mendukung Prabowo. Sebaliknya, bila PAN ke PDIP, maka Jokowi tampaknya memang hanya mendukung Ganjar.
Baca juga: Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Ganjar atau Prabowo Subianto
"Jadi, pilihan PAN bergabung ke Koalisi mana dapat dijadikan indikasi pilihan Jokowi. Capres tersebut tentunya beruntung karena mendapat dukungan Jokowi," ujar Jamiluddin.
Bela Jokowi
Keberpihakan PAN pada kubu Jokowi sebelumnya juga terlihat dari pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Viva secara terang-terangan membela Jokowi yang banyak dikritik akibat sering melakukan ‘cawe-cawe’ politik menjelang Pemilu 2024.
Viva menuding ada kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mengkritisi soal cawe-cawe. Kelompok tersebut dinilai berupaya membunuh karakter lewat kritik soal cawe-cawe.
"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect. Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," Viva.
Menurut dia, Jokowi boleh bersikap tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kepala Negara ikut terlibat untuk memastikan kontestasi politik tersebut berlangsung damai.
(Z-9)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved