Presiden Jokowi Merusak Tatanan Pemilu dan Demokrasi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai merusak tatanan pemilu dan demokrasi. Sebab, Jokowi mengakui cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

"Presiden kalau sudah partisan, maka pemilu menurut saya sulit untuk netral," ujar pengamat politik Pangi Syarwi, Selasa (30/5). 

Pangi menegaskan Presiden Jokowi harus sadar bahwa yang menentukan presiden selanjutnya ialah rakyat. Bukan atas selera presiden saat ini. 

Baca juga: Klarifikasi Istana Soal Kepentingan Jokowi di Pilpres 2024

"Biar rakyat yang mandiri dan independen menilai siapa yang paling tepat untuk presiden selanjutnya menjalankan mandat rakyat," jelasnya. 

Selain itu, ia menegaskan tidak semua semua masyarakat sepemikiran dengan Presiden Jokowi untuk mengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Oleh karenanya, ia meminta Presiden Jokowi memberikan kebebasan untuk rakyat menentukan pemimpinnya ke depan. 

Baca juga: Jokowi Beberkan Alasan Dirinya Cawe-cawe di Pilpres 2024

"Boleh jadi rakyat berkehendak lain, presiden selanjutnya adalah bukan Ganjar atau Prabowo atau bukan juga Anies (baswedan), bisa saja di luar nama itu," tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam  Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat. 

"Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar wartawan senior Yogi Nurgaha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan higga 2045.

Pemimpin Redaksi (Pemred) TV One Karni Ilyas menambahkan kalau Jokowi merasa tidak bersalah dengan cawe-cawe Pemilu 2024. Sebab, Kepala Negara menilai tidak ada aturan yang dilanggar.

"Gak melanggar undang-undang dia (Jokowi) bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," terang Karni.

Tidak berselang lama, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis. (Z-3)