Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PARTAI Demokrat mengkritisi kebijakan penyusunan APBN 2024 yang disusun oleh pemerintah. Kritik tersebut disampaikan melalui penyampaian pandangan fraksi partai Demokrat yang dibacakan oleh Anggota Komisi I Demokrat Rizki Natakusumah.
"Tahun 2024 merupakan tahun politik, Fraksi Partai Demokrat memastikan agar pemerintah tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas," ujar Rizki dalam Rapat Paripurna DPR yang berlansung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Rizki melanjutkan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program prioritas kemudian menjadi terganggu dan tidak terarah.
Baca juga : 9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan
Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target RPJMN dan menjadi momentum untuk mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan.
Rizki menjelaskan, APBN juga harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan kesehatan.
Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini
“Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Rizki melanjutkan, pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Pasalnya, kebijakan fiskal pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
"Yakni kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan Pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Reformasi struktural yang direncakan harus menghasilkan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dan bernilai tambah tinggi," katanya.
Selain itu, belanja negara harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal yang dialami. Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect.
"Sehingga anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan sebaiknya dapat difokuskan terlebih dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat," ujarnya. (Z-8)
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Plasa Seremoni, Nusantara, Minggu (17/8).
Renungan Suci merupakan salah satu agenda utama sebelum upacara tanggal 17. Pembaca naskah adalah Kepala Otorita IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan akan menggelar upacara dan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) .
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved