Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Demokrat mengkritisi kebijakan penyusunan APBN 2024 yang disusun oleh pemerintah. Kritik tersebut disampaikan melalui penyampaian pandangan fraksi partai Demokrat yang dibacakan oleh Anggota Komisi I Demokrat Rizki Natakusumah.
"Tahun 2024 merupakan tahun politik, Fraksi Partai Demokrat memastikan agar pemerintah tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas," ujar Rizki dalam Rapat Paripurna DPR yang berlansung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Rizki melanjutkan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program prioritas kemudian menjadi terganggu dan tidak terarah.
Baca juga : 9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan
Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target RPJMN dan menjadi momentum untuk mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan.
Rizki menjelaskan, APBN juga harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan kesehatan.
Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini
“Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Rizki melanjutkan, pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Pasalnya, kebijakan fiskal pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
"Yakni kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan Pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Reformasi struktural yang direncakan harus menghasilkan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dan bernilai tambah tinggi," katanya.
Selain itu, belanja negara harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal yang dialami. Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect.
"Sehingga anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan sebaiknya dapat difokuskan terlebih dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat," ujarnya. (Z-8)
Program ini terbuka bagi masyarakat umum dan berlangsung selama satu bulan penuh, diselenggarakan setiap akhir pekan: Sabtu pagi, Sabtu sore, dan Minggu pagi.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
DIAN Rana, kreator konten asal Kalimantan Timur, menjadi salah satu saksi hidup pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari semula hutan belantara sampai berdirinya Istana Negara Nusantara.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved