Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BEREDAR video di media massa dan media sosial yang viral terkait adanya oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) inisial “EKT” yang meminta sejumlah uang kepada keluarga pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara (Sumut).
Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan akan melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap siapapun oknum Jaksa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.
“Yang melakukan tindakan tercela sebagaimana terjadi di Sumatra Utara akhir-akhir ini dan itu akan dilakukan tindakan tegas. Dan apabila itu terbukti bahwa itu ada unsur tindak pidana, maka Pak Jaksa Agung tidak akan segan segan juga akan membawa ke ranah pidana,” tegas Ketut, Senin (15/5).
Baca juga : Pecat Oknum Jaksa Pemeras, Jaksa Agung Diapresiasi Senator
Ketut menegaskan jaksa Y meminta sejumlah uang dalam perkara narkotika. Kejati Sumut, kata Ketut, telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
Bahkan, Jaksa Agung secara tegas memerintahkan Kejati Sumut agar melakukan proses pemeriksaan secara terbuka, transparan dan cepat.
Baca juga : Diduga Korupsi Mantan Bupati Bombana Dilaporkan ke KPK
“Saya sampaikan bahwa pak Jaksa Agung tidak segan-segan untuk menindak anak buahnya di manapun berada terkait perbuatan tercela atau tindakan perbuatan melanggar hukum dan apabila mengarah ke arah pidana tentu akan diproses secara pidana,” tuturnya.
Ketut menjelaskan jaksa pemeras uang rakyat itu sudah sudah dicopot dan sudah dipindahkan ke kejaksaan tinggi dalam rangka pemeriksaan pengawasan. (Z-5)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved