Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPD RI mengapresiasi langkah cepat Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, dalam merespons viralnya oknum jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Sumatera Utara, yang memeras keluarga pelaku tindak pidana narkotika.
"Saya apresiasi dan mendukung sikap dan langkah Jaksa Agung dalam rangka untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara," ucap anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma, saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/5).
Atas arahan Jaksa Agung, oknum jaksa pemeras berinisial EKT telah dinonaktifkan. Yang bersangkutan bahkan telah dimutasi ke Kejati Sumut untuk menjalani pemeriksaan internal.
Baca juga: Jaksa Agung Siap Tindak Tegas Oknum Jaksa Diduga Lakukan Pemerasan
Menurut Filep, apa yang dilakukan oknum tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum, termasuk kejaksaan, yang belakangan membaik. Selain itu, mencoreng nama baik lembaga.
Pemerasan Bentuk Pelecehan Terhadap Institusi
"Oknum ini tidak hanya membuat satu pelanggaran, tetapi melecehkan institusinya sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya, Jaksa Agung harus tegas memeriksa dan kemudian memecatnya sebagai pegawai negeri Kejaksaan Agung dan harus penegakan hukum pidana," tuturnya.
"Ini harus dilakukan kepada siapa pun jaksa yang melakukan tindak pidana atau memanfaatkan situasi dari hal-hal yang tidak benar," sambungnya. "Kami harap ada efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung."
Baca juga: Jaksa Agung Siap Tindak Tegas Oknum Jaksa Diduga Lakukan Pemerasan
Lebih jauh, Filep berpendapat, kasus pemerasan tersebut tidak hanya dilakukan EKT. Alasannya, banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasan lainnya, tetapi belum terungkap.
Sentor asal Papua Barat ini pun menyarankan kejaksaan melakukan berbagai upaya perbaikan. Misalnya, mengevaluasi kesejahteraan para pegawainya.
"Apakah jaksa ini sudah sejahtera? Jangan-jangan karena kesejahteraannya kurang, justru para jaksa memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh uang dari hal-hal yang diilegalkan atau haram," katanya.
Baca juga: Ada Agenda Terselubung Lemahkan Peran Kejagung dalam Berantas Korupsi
Kedua, mengevaluasi setiap kasus yang ditangani di setiap daerah. Filep menyarankan pengawasan melibatkan publik.
"Keterlibatan publik dalam mengawasi kerja-kerja para jaksa di daerah sangat penting mengingat institusi hukum menjadi salah satu instrumen keadilan yang sangat diharapkan dalam menjaga kualitas negara hukum seperti Indonesia," paparnya.
Terakhir, Jaksa Agung diminta membina jajarannya. "Ini untuk menjaga integritas para jaksa itu," tandasnya. (RO/S-4)
SENATOR asal Papua Barat Daya yang juga anggota DPR RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap aktivitas tambang nikel yang merusak lingkungan di Raja Ampat.
Para anggota parlemen, yang dipimpin oleh Senator Chris Van Hollen dari Maryland, ditolak masuk oleh petugas keamanan di gedung di Washington, DC
Bob Menendez, mantan Senator Demokrat New Jersey, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan suap dan korupsi.
Abcandra dan Fadel bertarung pada pemungutan suara putaran kedua. Hasilnya, Abcandra mengalahkan Fadel dengan perolehan 93 melawan 50 suara.
SENATOR garis keras Amerika Serikat (AS) Lindsey Graham menyalahkan Iran atas kematian enam tawanan Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang dibunuh oleh Israel.
SENATOR Yahudi Brian Schatz mengatakan dia tidak akan menghadiri pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada sidang gabungan Kongres AS di Washington DC pada Rabu (24/7) mendatang.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dua Bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf dilarang bepergian ke luar negeri.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut, Anang belum bisa memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Kejagung masih terus mendalami beberapa alat bukti dan keterangan.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved