Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat, khususnya para elite bisa menjaga toleransi di tahun politik. Jangan menonjolkan perbedaan primodial, tapi angkat soal visi dan misinya.
“Kalau kita mau pemilu urusan-urusan perbedaan kadang kala, perbedaan primodial yang dijadikan alasan, bukan malah program,” ujarnya dalam Halalbihalal Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dikutip dari YouTube Kemenkopolhukam, Sabtu (13/5).
Mahfud menuturkan siapapun berhak mencalonkan diri menjadi calon presiden asalkan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar konstitusi.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Mundur karena Lembaga Negara Menghalalkan Segala Cara
Soal menggunakan kendaraan politik dari partai manapun menurutnya hal yang sah. “Yang penting semua anak bangsa memenuhi syarat konstitusi, memenuhi syarat perundang-undangan, kita biarkan untuk bersaing. Kita masing-masing punya dukungan enggak apa-apa,” ucapnya.
Perbedaan, ujarnya, merupakan hal yang fitrah atau pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik apabila seluruh bangsa bersatu fokus bekerja sama. Dalam pemilu, imbuhnya, tidak perlu bertengkar karena adanya perbedaan.
Baca juga : Surya Paloh : Jangan Terus Pertajam Perbedaan, Gol Besar Kita Indonesia Maju
“Mari bersatu dalam visi dan nilai perjuangan yang sama. Pemilu misalnya tidak ada pemilu menurut Kristen atau Islam, pemilu hukumnya sama,” ucap Mahfud.
“Kenapa kita bertengkar dengan hal yang berbeda sedikit sedangkan yang lain bisa dikerjasamakan,” imbuh dia.
Indonesia, terang Mahfud, merupakan negara religious nation state atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Adapun cirinya, beragama atau berketuhanan dan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda.
“Itulah sebabnya kita menyebut Indonesia sebagai religious nation state bukan Islamic nation state. Tuhan kita berbeda-beda diantara pemeluk agama dan di situ kita dipersatukan oleh perbedaan,” tutur Mahfud.
Ciri lain dari negara berketuhanan, menurutnya toleran terhadap perbedaan dengan menganggap perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Lalu ciri lainnya, sebut dia, adalah masyarakat yang kosmopolitan atau punya sikap kesewargaannya.
“ Kita berbeda dalam banyak hal tapi satu dalam kehidupan bersama, merasa sewarga,” ucapnya. Ia mengingatkan agar masyarakat yang memeluk agama mayoritas tidak boleh sewenang-wenang terhadap minoritas. Tetapi bisa bekerja sama membangun bangsa.
Mahfud juga menuturkan bahwa organisasi – organisasi Islam besar di Indonesia juga telah berpandangan bahwa umat Islam dalam bernegara mengambil sikap wasatiah, Islam yang garis tengah, adil, toleran, dan reformatif. (Z-4)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved