Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan agar masyarakat, khususnya para elite bisa menjaga toleransi di tahun politik. Jangan menonjolkan perbedaan primodial, tapi angkat soal visi dan misinya.
“Kalau kita mau pemilu urusan-urusan perbedaan kadang kala, perbedaan primodial yang dijadikan alasan, bukan malah program,” ujarnya dalam Halalbihalal Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dikutip dari YouTube Kemenkopolhukam, Sabtu (13/5).
Mahfud menuturkan siapapun berhak mencalonkan diri menjadi calon presiden asalkan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar konstitusi.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Mundur karena Lembaga Negara Menghalalkan Segala Cara
Soal menggunakan kendaraan politik dari partai manapun menurutnya hal yang sah. “Yang penting semua anak bangsa memenuhi syarat konstitusi, memenuhi syarat perundang-undangan, kita biarkan untuk bersaing. Kita masing-masing punya dukungan enggak apa-apa,” ucapnya.
Perbedaan, ujarnya, merupakan hal yang fitrah atau pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik apabila seluruh bangsa bersatu fokus bekerja sama. Dalam pemilu, imbuhnya, tidak perlu bertengkar karena adanya perbedaan.
Baca juga : Surya Paloh : Jangan Terus Pertajam Perbedaan, Gol Besar Kita Indonesia Maju
“Mari bersatu dalam visi dan nilai perjuangan yang sama. Pemilu misalnya tidak ada pemilu menurut Kristen atau Islam, pemilu hukumnya sama,” ucap Mahfud.
“Kenapa kita bertengkar dengan hal yang berbeda sedikit sedangkan yang lain bisa dikerjasamakan,” imbuh dia.
Indonesia, terang Mahfud, merupakan negara religious nation state atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Adapun cirinya, beragama atau berketuhanan dan Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda.
“Itulah sebabnya kita menyebut Indonesia sebagai religious nation state bukan Islamic nation state. Tuhan kita berbeda-beda diantara pemeluk agama dan di situ kita dipersatukan oleh perbedaan,” tutur Mahfud.
Ciri lain dari negara berketuhanan, menurutnya toleran terhadap perbedaan dengan menganggap perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Lalu ciri lainnya, sebut dia, adalah masyarakat yang kosmopolitan atau punya sikap kesewargaannya.
“ Kita berbeda dalam banyak hal tapi satu dalam kehidupan bersama, merasa sewarga,” ucapnya. Ia mengingatkan agar masyarakat yang memeluk agama mayoritas tidak boleh sewenang-wenang terhadap minoritas. Tetapi bisa bekerja sama membangun bangsa.
Mahfud juga menuturkan bahwa organisasi – organisasi Islam besar di Indonesia juga telah berpandangan bahwa umat Islam dalam bernegara mengambil sikap wasatiah, Islam yang garis tengah, adil, toleran, dan reformatif. (Z-4)
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved