Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SURAT Keputusan (SK) Presiden No 39/P Tahun 2023 menyatakan Komjen (Purn) Drs. Paulus Waterpauw memperpanjang jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat.
Penyerahan SK Presiden diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Waterpauw di Jakarta, pada Jumat (12/5) pagi.
Penyerahan SK Presiden ini dilakukan setelah masa tugasnya satu tahun sebagai penjabat berakhir juga hari ini atau Jumat (12/5).
Baca juga: PKK Papua Barat Gelar Festival Seni untuk Kembangkan Kreatifitas Anak Muda
Pj Gubernur Banten dan Papua Barat Diperpanjang
Tito mengatakan bahwa dua Penjabat Gubernur yakni Gubernur Banten Dr. Al Muktabar, M.Sc dan Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw. M. Si, diperpanjang masa tugasnya untuk bertugas selama satu tahun kedepan.
Hal ini disampaikan Tito saat melantik Penjabat Gubernur Gorontalo dan Sulawesi Barat, di Aula Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (12/5).
Mendagri mengatakan perpanjang masa Penjabat Gubernur dilakukan atas dasar evaluasi.
Baca juga: Velix Wanggai Dinilau Cocok Menjadi Pj Gubernur Papua Barat
"Ada dua penjabat yang diperpanjang Gubernur Banten dan Papua Barat, untuk bertugas selama satu tahun kedepan,"ujar Tito.
Puji dan syukur dipanjatkan Gubernur Waterpauw usai penyerahan SK Presiden.
"Tuhan baik dapat SK dari Bapak Presiden lewat Bapak Mendagri, ini diberikan amanah untuk mengabdi kepada masayarakat dan kembali menjalankan program-program pemerintah dan negara. Saya pikir itu saja. Dan mari kita sama-sama bangun daerah dan rakyat,"kata Waterpauw.
Baca juga; BUMN Bangun Pabrik Pupuk di Fakfak, Presiden: Gasnya di Sana
Waterpauw mengatakan jabatan yang diembangnya adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa ditarik bisa juga diberikan.
"Saya mengartikan ini tugas mulia yang bapak presiden berikan kepada saya. Dan hari ini kami tidak dilantik namun diberikan SK ini bersama Gubernur Banten," jelasnya.
"Dari kami berlima yang dilantik tanggal 12 Mei 2022, satu pensiun yaitu Bangka Belitung lalu dua yaitu Sulawesi Barat dan Gorontalo nampaknya dikembalikan kejabatan semula. Dan yang dipertahankan Papua Barat dan Banten,"tutur Waterpauw.
Baca juga: Kesuksesan Universitas di Papua Barat Sandang Ranking TOP UniRank Diapresiasi
"Sekali lagi semua mekanisme dan proses saya pikir itu sudah menjadi keputusan Presiden dan keputusan itu harus kita jalankan. Saya minta doa restu semuanya, kita kolaborasi bersama anak muda, orang tua dan masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangun Papua Barat,"ungkap Waterpauw. (RO/S-4)
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Gibran tidak akan menetap secara permanen di Papua
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved