Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMBERANTASAN korupsi membutuhkan aksi nyata, buka hanya teriakan lantang sebagai janji dan kampanye. Pembuktian memerangi korupsi akan terlihat saat seseorang memiliki akses untuk mengungkapnya. Namun tidak semua mau melakukannya.
Demikian disampaikan peneliti dari Maarif Institute Endang Tirtana, Kamis (11/5). Ia mengatakan, pengungkapan dan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen serta ketegasan dalam aksi. Aksi ini untuk menekan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau cuman bilang ‘Anti Korupsi’ semua orang bisa. Indonesia membutuhkan aksi. Membutuhkan tindakan cepat untuk pemberantasan korupsi. Dengan mengentaskan korupsi, maka disparitas antara si kaya dan miskin akan berkurang. Artinya masyarakat kita makin sejahtera,” ujarnya
Dia mengungkapkan, aksi pemberantasan korupsi paling nyata dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selama menerima tugas dari Presiden Joko Widodo, Erick terus mengungkap dan membongkar praktik kotor di BUMN dengan melibatkan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.
“Mulai dari kasus Jiwasraya, ASABRI, Garuda Indonesia, Waskita hingga yang terbaru Pelindo. Kalau Erick Thohir tidak ada komitmen untuk pemberantasan korupsi, muskil kasus tersebut akan mudah terungkap. Belum lagi sinergi antara Erick Thohir dengan Kejaksaan Agung terus dijalin demi pengentasan korupsi,” tegasnya.
Untuk itu, Endang mengajak semua pihak untuk melakukan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai kemiskinan di Indonesia terus meningkat lantaran banyak pejabat negara abai dan acuh terhadap praktik korupsi.
“Mari berantas korupsi dengan tindakan nyata. Satu tindakan lebih baik dari seribu kata-kata,” tutupnya.
Sebelumnya, Erick Thohir menanggapi kasus korpusi dana pensiun (dapen) PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia mengatakan mendukung penuh transformasi dana pensiun (dapen) BUMN, tak terkecuali proses penegakkan hukum.
Erick menegaskan sejak awal sangat serius dalam menerapkan tata kelola dapen yang yang bersih dan profesional. Ia menyampaikan kerja sama antara Kementerian BUMN dengan sejumlah pihak, salah satunya Kejagung merupakan bukti nyata dalam menegakkan komitmen bersih-bersih BUMN.
"Adanya penetapan status tersangka sudah didasari bukti-bukti yang kuat. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada aparat penegak hukum," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5).
Erick mengatakan terkuaknya kasus dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN. Ia menyebut ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.
Erick menyebut butuh tiga tahun bagi dirinya untuk membuka kasus ini. Ia mengatakan upaya bersih-bersih di tubuh dana pensiun wujud konkret dalam melindungi para pekerja di BUMN.
"Hal ini membuktikan bahwa ini bukan hal yang mudah, namun perlahan tetap kita lakukan. Mohon doakan kami dalam upaya bersih-bersih BUMN. Supaya tidak ada lagi rasa keadilan yang tercemar oleh tangan-tangan kotor," ucapnya.
Tidak hanya dari sisi hukum, Erick juga membenahi manajemen pengelolaan dapen BUMN. Erick akan melakukan konsolidasi terhadap seluruh dapen milik BUMN agar lebih transparan dan profesional.
"Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu," lanjut Erick.
Erick meyakini pengelolaan yang lebih profesional akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN. Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dapen BUMN. (H-3)
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved