Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PARTAI Demokrat tak sepakat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberi peluang kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Sebab, Sandiaga pernah kalah saat berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kami menghormati Mas Sandi karena pernah berjuang bersama di Pilpres 2019. Hanya, kalau berjuang kembali di 2024, sepertinya berat," kata juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Selasa, (9/5).
Herzaky mengatakan Sandiaga sudah berada di barisan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies menginginkan perubahan dari era Jokowi.
Baca juga : Gugatan Moeldoko Ke Demokrat Dicurigai Bentuk cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024
"Posisi beliau juga sudah jelas. Bagian dari status quo. Pemerintahan saat ini. Sedangkan kami memperjuangkan perubahan," ucap Herzaky.
Sebelumnya, PKS menyatakan masih memungkinkan Sandiaga dipasangkan menjadi cawapres untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Politik sangat dinamis dan semua kemungkinan masih bisa terjadi.
Baca juga : Alasan Demokrat Tolak Wacana PKS Sandiaga Cawapres Anies
"Iya sangat mungkin kalau memang itu bisa diwujudkan ya, saya pernah bahkan menginisiasi ini ketika setahun lalu dalam pertemuan di Makassar," ungkap Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023. (Z-8)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Pengaturan pelindungan merek non-use masih terdapat kesenjangan dan ketidaksesuaian antara ideal dan realitas.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
IPO Bootcamp 2025 hadir di Jakarta bersama Sandiaga Uno dan para praktisi bisnis untuk membekali pelaku usaha dengan strategi meningkatkan valuasi hingga 10x dan mempersiapkan IPO.
Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto
DALAM rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Rumah SandiUno Indonesia (RSI) menggelar acara RSI Fun Run 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved