Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) yang dibesut bersama Partai Golkar, PAN, dan PPP terancam bubar usai PPP mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo. Di sisi lain, PAN juga tampak mengambil ancang-ancang untuk mengikuti jejak PPP.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Partai Golkar lebih potensial jika merapat ke Gerindra-PKB. Golkar punya kesempatan untuk mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres).
“Satu sisi koalisi Prabowo cenderung di restu Jokowi jika dibandingkan Koalisi Perubahan. Dengan Prabowo, Golkar bisa mendapat peluang Cawapres, meskipun ada PKB di sana tetapi porsi suara jelas Golkar yang bisa diutamakan,” ujar Dedi hari ini (2/5).
Baca juga: Kalah Saing, Peluang Terbesar Airlangga Adalah Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Golkar adalah partai ketiga pemenang pemilu di 2019. Suara Golkar besar dan akan bermanfaat bagi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Gerindra-PKB. Beberapa hari lalu, Ketum Airlangga bertandang ke Partai Demokrat, anggota Koalisi Perubahan, yang mengusung capres Anies Baswedan. Menurut Dedi, peluang Golkar ke Koalisi Perubahan.
“Golkar terlihat heroik jika justru mendukung koalisi Perubahan, karena poros suara di Pemilu 2024 akan sama dengan 2019, di mana hanya ada dua kubu, pro pemerintah dan kontra,” sebut Dedi.
Baca juga: Jokowi Dinilai Kebablasan Bahas Capres di Istana
Namun sebagai partai pendukung Presiden Jokowi, jalan yang paling mudah adalah merapat ke PDIP. “Jika sama-sama inginkan jalan yang mudah, maka sekalian saja Golkar bergeser ke PDIP. Karena simbol pertarungan ke depan antara Anies dan Ganjar. Prabowo berada di tengah seteru itu,” tandas Dedi
Sementara itu, peneliti senior riset politik dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Lili Romli menilai Partai Golkar saat ini tengah berada pada persimpangan jalan.
“Ya betul, tampaknya Golkar berada pada posisi di persimpangan. Dengan hengkangnya PPP, yang bisa jadi nanti disusul oleh PAN ke PDIP, Golkar menjadi posisi yang serba sulit dan bimbamg,” terang sosok dengan profesor itu.
Lili menilai Golkar tidak patut terjebak dalam kebimbangan. Sebagai partai dengan kekuatan besar, Golkar seharusnya mampu melakukan lobi politik dengan koalisi lain seperti Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)
"Menurut saya mestinya, Golkar tidak harus terjebak dalam posisi di persimpangan tersebut. Ini karena Golkar merupakan kekuatan ke 3 di parlemen sehingga bisa menjadi modal politik untuk lobby dan negosiasi dengan partai koalisi, apakah Koalisi Perubahan atau KKIR,” tandasnya.
Lili menegaskan Golkar sebagai partai moderat lebih mudah untuk merapat ke koalisi mana pun. “Jadi sebenarnya, Golkar mau bergabung dengan partai manapun akan diterima karena ia sebagai partai moderat, partai tengah. Sehingga ia bisa gabung dengan KP atau KKIR,” tegasnya.
Kendati demikian, Golkar juga harus mau untuk tidak memaksakan kehendak dengan mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurut Lili, kader lain pun bisa diajukan untuk posisi cawapres.
“Asal untuk posisi cawapres tidak harus pak Airlangga, bisa dengan kader lain yang berasal dari Golkar. Dengan posisi tersebut, Golkar bisa diterima di dua koalisi tersebut, baik di KPP maupun KKIR. Ini karena yang diusung bukan ketum-nya sehingga bisa diterima,” sambungnya.
Lili mengajukan alasan Ketum Airlangga Hartarto sebaiknya tidak harus maju sebagai cawapres. Pertama, elektabilitas yang relatif rendah. Kedua, jika dipaksakan akan berpotensi menimbulkan kecemburuan partai lain. (RO/Z-7)
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved