Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) hari ini, Rabu (26/4), akan mengumumkan siapa calon presiden (capres) yang akan didorong ke Pilpres 2024 mendatang. PLT Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono, Selasa (25/4) mengatakan jajaran partai telah sepakat sosok yang akan diusung tersebut.
"Dalam pertemuan tiga hari, termasuk Rapimnas V di Yogyakarta, nama (capres) itu sudah disepakati," katanya.
Namun, katanya, tidak bisa segera diumumkan karena PPP harus menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak yang terkait. Termasuk dengan orang yang akan didukung. "Karena itu, mohon bersabar. Akan saya umumkan Rabu siang antara jam 13.00 dan 18.00," kata Mardiono.
Baca juga:
> Pengamat: Penetapan Ganjar Pranowo dapat Menggeser Peta Koalisi
> Zulkifli Hasan Doakan Ganjar Pranowo Semoga Sukses
Sedangkan untuk calon wakil presiden (cawapres), Mardiono menegaskan, dalam pertemuan di Yogakarta tidak banyak dibahas nama cawapres yang akan dipasangkan dengan capres yang diusung.
Namun, Mardiono memberi sinyal melalui hubungan yang pernah terjadi antara PPP dan PDI Perjuangan di masa silam. Ia mengingatkan, Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz pernah menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri yang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.
Sedangkan sekarang ini, di Jawa Tengah, Wakil Gubernura dalah Taj Yasin Maimoen yang berasal dari PPP mendampingi Ganjar Pranowo yang berasal dari PDI Perjuangan. "Semuanya berjalan baik," katanya.
Baca juga:
> Sandiaga Uno Mengaku Selalu Mesra dengan PKS
> Hanura Nilai Putusan PDIP terhadap Ganjar Pranowo Sudah Tepat
Terkait dengan Sandiaga Uno, Mardiono mengatakan, PPP menyambut baik jika akan bergabung dan berjuang bersama dengan PPP. Namun, katanya Sandiaga belum masuk ke PPP.
Dalam Rapimnas yang digelar di Yogyakarta ini PPP juga membahas masalah calon legislatif. Menurut Mardiono, karena waktu pendaftaran yang relatif pendek, segalanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. (Z-6)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved