Proteksi Keselamatan Nakes di Daerah Perbatasan Dimungkinkan Masuk RUU Kesehatan

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan persoalan proteksi keselamatan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berada di daerah perbatasan dan terpencil dimungkinkan masuk dalam materi pembahasan RUU omnibus law tentang Kesehatan. Diketahui, penempatan Nakes di dua daerah tersebut merupakan upaya pemerintah, khususnya Kemenkes, dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan. Namun demikian, upaya pemerataan tersebut acapkali tidak lepas dari permasalahan seperti jaminan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan Nakes.

Karena itu, menurut Kurniasih, perlindungan terhadap Nakes perlu payung hukum dalam memperhatikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Hal ini disebabkan tenaga medis tergolong kelompok rentan saat bertugas di wilayah rawan. Selain itu, kesejahteraan bagi tenaga kesehatan di daerah rawan mesti terjamin.

"Mungkin nanti pas masuk di sana (pembahasan) tentu saja hal ini akan menjadi satu poin yang akan kita masukkan dalam pembahasan RUU Kesehatan (berupa) perlindungan proteksi dan penjagaan terhadap jaminan keamanan untuk teman-teman tenaga kesehatan, medis, dokter dan lain-lain yang bertugas di daerah rawan," ujar Kurniasih saat diwawancarai Parlementaria usai kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Papua Tengah, Jumat (14/4/2023). 

Baca Juga: Pemerintah Kembali Pertegas Manfaat RUU Kesehatan Bagi Nakes

Di sisi lain, ia juga berkomitmen untuk meneruskan usulan dari Pj Gubernur Papua Tengah terkait sudah sampai di mana perencanaan pembangunan rumah sakit di daerah tersebut, termasuk pembangunan tempat tinggal untuk para dokter yang tersentralisasi. “Sehingga, merasa aman, semua kebutuhan dokter itu bisa terpenuhi di rumah sakit rujukan ini dan tempat tinggal dari para doker ini juga safe," sambung Politisi Fraksi PKS itu.

Komisi IX DPR RI, diungkapkannya, sangat concern untuk bisa men-support langkah konkrit di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Menurutnya, dua bidang itu sangat urgen dan basic untuk membangun sebuah Provinsi. Maka, ia sepakat bahwa Nakes perlu dipikirkan supaya merasa aman. Sehingga dengan demikian, Nakes berkenan untuk ditempatkan di Papua Tengah untuk mengisi formasi di RS rujukan yang akan dibangun nantinya.

Baca Juga:  Setjen DPR Gelar Sosialisasi Perubahan Struktur Organisasi Demi Adaptasi di Era Digital

"Dan yang paling penting mana 'batu-batu besar'nya dulu, 'batu besar'nya ini ya yang disampaikan oleh Bu Gubernur adalah RS beserta keamanan dari dokter-dokter untuk mengisi (formasi) RS rujukan. Saya kira itu bagus dan nanti kita akan tindak lanjuti dalam rapat rapat di Komisi IX bersama Kementerian Kesehatan," tandasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan aspek dan prioritas menyangkut pengamanan nakes menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah. “Sehingga, kami betul-betul meminta dukungan dari Pemda, pasti akan melibatkan aparat keamanan ya TNI-Polri agar betul-betul menjaga nakes-nakes ini dipastikan betul-betul mereka bisa dalam kondisi aman dalam melaksanakan tugasnya," tegas Ketua Panja RUU Kesehatan ini.

 Turut hadir Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto (Fraksi Golkar), Ruskati Ali Baal (Fraksi Gerindra) dan Muhammad Rizal (Fraksi PAN). Hadir pula Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Sekda Papua Tengah Valentinus Sudarjanto Sumito, Plt. Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan dan segenap jajaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Serta, Bupati Paniai Meki Frits Nawipa, Bupati Puncak Willem Wandik, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, Bupati Nabire Mesak Magai.dan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. (S-1)