DPR Kompak Bungkam Tanggapi Kisruh KPK dan Firli Bahuri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak tidak mau bersuara tentang kisruh yang melanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal KPK merupakan mitra kerja DPR khususnya Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR Taufik Basari misalnya beralasan masih harus memantau isu atau permasalahan yang membelit Ketua KPK Firli Bahuri.

“Saya masih pantau dulu soal ini,” ucapnya, Rabu (12/4)

Pernyataan yang hampir senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Dia mengatakan belum mempelajari tentang kasus tersebut sehingga tidak mau berkomentar.

“Saya belum mempelajari kasus itu jadi saya tidak bisa berkomentar," katanya.

Baca juga: Kebocoran Dokumen Pertaruhan Nama Baik KPK

Sikap yang sama juga disampaikan anggota Komisi III Fraksi Demokrat Santoso yang tidak mau berkomentar tentang hal tersebut.

“Aduh saya tidak dulu deh komentar soal ini,” ucapnya.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto saat ditemui di gedung DPR beberapa waktu lalu menyampaikan untuk membiarkan KPK terlebih dahulu menyelesaikan permalahannya secara internal. Sehingga tidak ada intervensi dari institusi lain khususnya DPR.

Baca juga: Selesaikan Konflik Pemberhentian Brigjen Endar, Kapolri dan Ketua KPK Diminta Bertemu

“Biar menyelesaikan dulu sendir supaya kami tidak dianggap mengintervensi. Nanti kalau kami ikutan ngomong kami dianggap intervensi,” cetusnya.

Ketua KPK Firli Bahuri tersandung masalah serius. Dia dinilai tidak memiliki integritas memimpin KPK karena beberapa masalah seperti kebocoran dokumen penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Kemudian pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK yang diduga akibat pengaturan kasus yang diintruksikan oleh Firli.

Kondisi ini kemudian menjadi perhatian publik hingga Firli diadukan ke Dewas KPK oleh para mantan pimpinan KPK bahkan ada gerakan resistensi pegawai KPK terhadap Firli.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad menilai konflik yang terjadi di internal KPK saat ini bisa berdampak buruk pada kinerja lembaga tersebut. Pegawai KPK yang mulai melawan pimpinannya menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam tubuh lembaga anti rasuah.

"Kalau pegawai mulai melakukan perlawanan itu berarti ada masalah di pimpinan," ujarnya.

Abraham menjelaskan perlawanan dari pegawai KPK tentu saja ada alasannya. Mungkin saja itu dikarenakan pimpinan tidak memberikan contoh perilaku yang benar dalam menjalankan tugasnya. Atau mungkin juga karena bawahan selalu melihat pimpinannya melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya tapi yang bersangkutan tidak pernah diberikan sanksi.

Abraham meminta pimpinan saat ini untuk introspeksi diri. Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik bagi pegawainya dengan melakukan hal yang benar dan sepantasnya.
 

(Z-9)