Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
UPAYA pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional membutuhkan data yang mutakhir dan terintegrasi agar lebih efektif dan terarah.
"Dibutuhkan satu data yang mutakhir untuk menjadi acuan upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, agar lebih terarah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang melakukan Registrasi Sosial Ekonomi untuk membangun basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk. Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis data.
Baca juga: Sosialisasi Strategi Kelancaran Arus Mudik sangat Penting
Menurut Lestari, kebutuhan satu data yang mutakhir terkait sejumlah aspek seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sangat penting dalam proses pembangunan SDM nasional yang lebih efektif.
Rerie sapaan akrab Lestari menilai, tanpa data yang valid, berbagai alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berujung pada peningkatan kualitas anak bangsa, akan sia-sia.
Baca juga: Dorong Nilai-Nilai Kesetaraan Gender untuk Masa Depan Perempuan Dunia
Karena itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pemerintah membangun satu data sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir dan terintegrasi harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat, tambah dia, harus memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga data yang dihimpun dalam proses registrasi sosial ekonomi nasional itu valid untuk dijadikan dasar bertindak untuk mengatasi sejumlah persoalan dasar dalam proses peningkatan kualitas SDM nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bila registrasi sosial ekonomi itu tuntas bisa segera disosialisasikan agar sejumlah pihak dapat segera memanfaatkan data tersebut untuk perbaikan yang efektif di sejumlah sektor.
Rerie mendorong, kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, demi terciptanya percepatan pemanfaatan data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir, dalam upaya mendukung proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik. (RO/Z-7)
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved