Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional membutuhkan data yang mutakhir dan terintegrasi agar lebih efektif dan terarah.
"Dibutuhkan satu data yang mutakhir untuk menjadi acuan upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, agar lebih terarah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang melakukan Registrasi Sosial Ekonomi untuk membangun basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk. Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis data.
Baca juga: Sosialisasi Strategi Kelancaran Arus Mudik sangat Penting
Menurut Lestari, kebutuhan satu data yang mutakhir terkait sejumlah aspek seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sangat penting dalam proses pembangunan SDM nasional yang lebih efektif.
Rerie sapaan akrab Lestari menilai, tanpa data yang valid, berbagai alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berujung pada peningkatan kualitas anak bangsa, akan sia-sia.
Baca juga: Dorong Nilai-Nilai Kesetaraan Gender untuk Masa Depan Perempuan Dunia
Karena itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pemerintah membangun satu data sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir dan terintegrasi harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat, tambah dia, harus memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga data yang dihimpun dalam proses registrasi sosial ekonomi nasional itu valid untuk dijadikan dasar bertindak untuk mengatasi sejumlah persoalan dasar dalam proses peningkatan kualitas SDM nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bila registrasi sosial ekonomi itu tuntas bisa segera disosialisasikan agar sejumlah pihak dapat segera memanfaatkan data tersebut untuk perbaikan yang efektif di sejumlah sektor.
Rerie mendorong, kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, demi terciptanya percepatan pemanfaatan data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir, dalam upaya mendukung proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik. (RO/Z-7)
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved