Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional membutuhkan data yang mutakhir dan terintegrasi agar lebih efektif dan terarah.
"Dibutuhkan satu data yang mutakhir untuk menjadi acuan upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, agar lebih terarah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang melakukan Registrasi Sosial Ekonomi untuk membangun basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk. Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis data.
Baca juga: Sosialisasi Strategi Kelancaran Arus Mudik sangat Penting
Menurut Lestari, kebutuhan satu data yang mutakhir terkait sejumlah aspek seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sangat penting dalam proses pembangunan SDM nasional yang lebih efektif.
Rerie sapaan akrab Lestari menilai, tanpa data yang valid, berbagai alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berujung pada peningkatan kualitas anak bangsa, akan sia-sia.
Baca juga: Dorong Nilai-Nilai Kesetaraan Gender untuk Masa Depan Perempuan Dunia
Karena itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pemerintah membangun satu data sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir dan terintegrasi harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat, tambah dia, harus memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga data yang dihimpun dalam proses registrasi sosial ekonomi nasional itu valid untuk dijadikan dasar bertindak untuk mengatasi sejumlah persoalan dasar dalam proses peningkatan kualitas SDM nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bila registrasi sosial ekonomi itu tuntas bisa segera disosialisasikan agar sejumlah pihak dapat segera memanfaatkan data tersebut untuk perbaikan yang efektif di sejumlah sektor.
Rerie mendorong, kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, demi terciptanya percepatan pemanfaatan data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir, dalam upaya mendukung proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik. (RO/Z-7)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved