Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
UPAYA pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional membutuhkan data yang mutakhir dan terintegrasi agar lebih efektif dan terarah.
"Dibutuhkan satu data yang mutakhir untuk menjadi acuan upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, agar lebih terarah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang melakukan Registrasi Sosial Ekonomi untuk membangun basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk. Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis data.
Baca juga: Sosialisasi Strategi Kelancaran Arus Mudik sangat Penting
Menurut Lestari, kebutuhan satu data yang mutakhir terkait sejumlah aspek seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sangat penting dalam proses pembangunan SDM nasional yang lebih efektif.
Rerie sapaan akrab Lestari menilai, tanpa data yang valid, berbagai alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berujung pada peningkatan kualitas anak bangsa, akan sia-sia.
Baca juga: Dorong Nilai-Nilai Kesetaraan Gender untuk Masa Depan Perempuan Dunia
Karena itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pemerintah membangun satu data sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir dan terintegrasi harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat, tambah dia, harus memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga data yang dihimpun dalam proses registrasi sosial ekonomi nasional itu valid untuk dijadikan dasar bertindak untuk mengatasi sejumlah persoalan dasar dalam proses peningkatan kualitas SDM nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bila registrasi sosial ekonomi itu tuntas bisa segera disosialisasikan agar sejumlah pihak dapat segera memanfaatkan data tersebut untuk perbaikan yang efektif di sejumlah sektor.
Rerie mendorong, kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, demi terciptanya percepatan pemanfaatan data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir, dalam upaya mendukung proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik. (RO/Z-7)
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved