Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
UPAYA pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional membutuhkan data yang mutakhir dan terintegrasi agar lebih efektif dan terarah.
"Dibutuhkan satu data yang mutakhir untuk menjadi acuan upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, agar lebih terarah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/4).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang melakukan Registrasi Sosial Ekonomi untuk membangun basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk. Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis data.
Baca juga: Sosialisasi Strategi Kelancaran Arus Mudik sangat Penting
Menurut Lestari, kebutuhan satu data yang mutakhir terkait sejumlah aspek seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sangat penting dalam proses pembangunan SDM nasional yang lebih efektif.
Rerie sapaan akrab Lestari menilai, tanpa data yang valid, berbagai alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berujung pada peningkatan kualitas anak bangsa, akan sia-sia.
Baca juga: Dorong Nilai-Nilai Kesetaraan Gender untuk Masa Depan Perempuan Dunia
Karena itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya pemerintah membangun satu data sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir dan terintegrasi harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat, tambah dia, harus memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga data yang dihimpun dalam proses registrasi sosial ekonomi nasional itu valid untuk dijadikan dasar bertindak untuk mengatasi sejumlah persoalan dasar dalam proses peningkatan kualitas SDM nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap bila registrasi sosial ekonomi itu tuntas bisa segera disosialisasikan agar sejumlah pihak dapat segera memanfaatkan data tersebut untuk perbaikan yang efektif di sejumlah sektor.
Rerie mendorong, kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, demi terciptanya percepatan pemanfaatan data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir, dalam upaya mendukung proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik. (RO/Z-7)
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved