Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Effendi Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) serta Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan pengembalian atas 2.500Ha lahan pertanian masyarakat suku Sakai yang kini dikuasai oleh sejumlah pengusaha kelapa sawit, di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Legislator daerah pemilihan Riau itu mengungkapkan, penguasaan lahan pertanian milik 25 kelompok tani suku Sakai itu dilakukan oleh para pengusaha dengan melibatkan mafia tanah.
"Pemerintah harus segera mengembalikan lahan pertanian masyarakat suku Sakai ini, terlebih Menteri ATR-BPN tolong segera pak jangan berlama-lama. Ada mafia tanah di dalam perkara ini, sudah 27 tahun tanah kelompok tani masyarakat suku Sakai ini di kuasai dan diusahai oleh pengusaha," tegasnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/4).
Baca juga: Menang di Pengadilan, Hj Nimun Berhasil Pertahankan Lahan di Tepi Kali Pesanggrahan
Effendi menambahkan, sejak 1996 berdasarkan Surat kepala Daerah tingkat II Kampar Nomor : 520/EK/VI/96/2250, lahan pertanian seluas 2.500 Ha tersebut telah dinyatakan sebagai lahan pertanian milik 25 kelompok tani masyarakat suku Sakai, namun hingga kini, lahan pertanian itu justru dikuasai dan diusahai menjadi kebun kelapa sawit oleh para pengusaha dengan tetap mengatas namakan kelompok tani suku Sakai.
"Sejak kelompok tani dibentuk, 1.250 kepala keluarga yang menjadi anggota kelompok tani hanya diminta menyetor KTP saja, tetapi faktanya tanah yang menjadi hak mereka malah berpindah tangan dan dikelola oleh para pengusaha menjadi kebun kelapa sawit, dengan tetap menggunakan nama masyarakat dan kelompok tani masyarakat sebagai dasar menjalankan usahanya,” terang Effendi.
Selain itu Effendi menyebut, perkara 2.500 Ha lahan pertanian kelompok tani masyarakat suku Sakai telah dilaporkan ke Kantor Staf Presiden (KSP), Kementrian ATR-BPN dan KLHK oleh masyarakat suku Sakai bersama forum masyarakat Gerakan Lawan Mafia Tanah (GerLaMata) Riau.
Baca juga: DPR Minta Pemberantasan Mafia Tanah Perlu Tindak Lanjut
"Saya juga sudah menyurati Presiden Joko Widodo, Menteri ATR-BPN dan Menteri KLHK. Karena itu saya mendesak tolonglah lahan pertanian kelompok tani masyarakat suku Sakai ini segera dikembalikan jangan dilama-lamakan lagi," pinta Anggota Komisi V DPR RI itu.
Disamping itu Effendi juga meminta agar Pemerintah Daerah dapat lebih berpihak kepada masyarakat dalam kasus tersebut dan tidak bersikap sebaliknya. "Pemda, khususnya Pemda Kampar saya harapkan dapat bersikap tegas dan berpihak kepada masyarakat dalam masalah ini," tandasnya. (RO/S-3)
Selain itu, legislator yang merupakan Wakil Ketua BURT DPR RI itu juga meminta adanya toilet portable di setiap rest area ataupun di antara rest area.
Dengan kondisi jalan nasional yang semakin membaik, menurut Irwan, hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan masyarakat bisa berjalan lancar arus logistiknya.
Dikatakannya, ada beberapa kendala-kendala yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu, antara lain yakni mengenai pembebasan lahan.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Pada 22 Januari 2021 polisi menerima laporan ketiga dengan kasus rumah ibu Dino di Cilandak, Jakarta Selatan. Kala itu Fredy disebut hendak membeli rumah tersebut.
Selain membuka layanan pengaduan, Fadil mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberantas mafia tanah.
Polisi menangkap Fredy Kusnadi di daerah Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (19/2) pagi. Sebelumnya, polisi mengantongi dua alat bukti keterlibatan Fredy dalam kelompok mafia tanah.
Dwiasi memastikan proses hukum Direktur Utama PT Selve Veritate itu tetap berlanjut. Ia mengatakan alat bukti sudah cukup membuktikan Benny terlibat dalam kasus itu.
RATUSAN hektare (ha) tanah milik puluhan warga di Desa Babakan Asem, Kabupaten Tangerang, diduga telah diserobot oleh beberapa pihak.
PRIHATIN terhadap nasib wong cilik yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengusulkan digelarnya 'Acara Adu Data' live di televisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved