Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG peringatan Milad ke-3, Sabtu (8/4), Sekjen DPP Partai Ummat, H. Ahmad Muhajir Sadrudin, SH, MH., menyampaikan pesan ajakan kepada para politisi nasional untuk mengedepankan hubungan baik.
"Mari kita bersaing dengan cara yang lebih bermartabat, tidak saling menjelekkan dan tidak saling menjegal," tutur Ahmad Muhajir di Jakarta, Jumat (7/4).
Politikus yang pernah menjadi anggota DPR RI itu mengingatkan sejatinya politik merupakan bagian dari sirkulasi elite kepemimpinan nasional.
Baca juga: Jaga Kehormatan Presiden, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Aksi Dukung Capres
Karena itu, menurut Ahmad Muhajir, ke depan praktik-praktik politisi harus semakin baik, semakin maju, bermartabat dan semakin modern.
"Jangan lagi ada upaya-upaya pencekalan terhadap salah satu calon (capres). Mari kita berkompetisi secara sehat," tutur Ahmad Muhajir seraya menambahkan, pesan yang disampaikannya semata untuk perbaikan demokrasi di Tanah Air.
Demokrasi Bersih dari Kebencian
Ahmad Muhajir menegaksn kita tidak akan mampu menjaga prinsip-prinsip demokrasi kalau kebencian terhadap salah satu calon masih dikedepankan.
Ia mengajak untuk mengakhiri persaingan-persaingan yang tidak sehat seperti dalam pemilu 5-10 tahun yang lalu.
Baca juga: Partai Ummat Minta Pemerintah Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Diakui Sekjen DPP Partai Ummat itu bahwa politik adalah persaingan, tetapi ia mengajak semua politisi untuk bersaing secara sehat, dan secara jernih karena kita semua adalah bersaudara dan sesama anak bangsa.
"Tidak boleh ada perpecahan gara-gara perbedaan calon," ujarnya.
Demikian pula untuk calon-calon legislatif, Ahmad Muhajir mengharapkan kader-kader Partai Ummat di seluruh Tanah Air, agar bisa memanfaatkan momen ibadah puasa Ramadan.
Baca juga: Partai Ummat Disebut Ingin Bergabung dalam Koalisi Perubahan
Ia mengajak kader Partai Ummat untuk terus membangun simpul-simpul silaturahmi ke bawah, memperkenalkan diri menyampaikan visi dan misi partai apalagi Partai Ummat sudah memasuki usia 2 tahun.
"Walaupun masih sangat mudah tetapi pengalaman insyaallah bisa membawa Partai Ummat lebih baik," ucap Ahmad Muhajir meyakini.
Jaga Gejolak Harga
Dalam kesempatan itu Sekjen DPP Partai Ummat Ahmad Muhajir Sadrudin menyoroti gejolak harga barang kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan yang terus melonjak.
Ia mendesak pemerintah, terutama Menteri Perdagangan agar dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Pantau Barang dan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rau
"Upayakan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau dengan stok pangan yang cukup. Sehingga mereka bisa merayakan Idul Fitri tahun ini dengan berkesan," pungkas Ahmad Muhajir. (RO/S-4)
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved