Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD di kantor PP Muhammadiyah jl. Cik Ditiro pada Senin (3/4).
Selain menjalin silaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah, kunjungan tersebut juga membahas berbagai isu-isu keumatan dan kebangsaan.
Pertama, membahas seputar persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Haedar memberi masukan agar Pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ia berharap seluruh komponen yang bertugas dalam pesta demokrasi ini mempersiapkan segalanya.
Baca juga : Jaga Kehormatan Presiden, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Aksi Dukung Capres
Persiapan ini dibutuhkan agar masyarakat dapat merasakan Pemilu yang berkeadilan dan berkeadaban, sehingga menghasilkan pejabat-pejabat negara yang dapat memajukan hajat hidup bangsa.
“Kita berharap Pemilu ini menjadi Pemilu yang berkualitas, Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural, tetapi demokrasi yang substansif, yang menghasilkan DPR, DPRD, maupun Presiden, Wakil Presiden yang betul-betul berdiri di atas semua golongan, serta mampu memajukan bangsa dan Negara di atas segalanya, serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita,” ucap Haedar.
Baca juga : Survei Cawapres Kuatkan Posisi Erick Thohir, Pengamat : Banyak Gebrakan Positif dalam Kebijakannya
Kedua, membahas tentang pemberantasan korupsi. Haedar mengatakan, pemberantasan korupsi mesti menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama seluruh pejabat negara.
Baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semuanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk taat pada konstitusi dan menjauhi segala praktik korupsi. Hal tersebut penting agar misi menyejahterakan negeri berjalan tanpa hambatan.
“Pemerintah dalam arti luas, di mana lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun eksekutif serta seluruh perangkat-perangkat Negara berkomitmen kuat untuk pemberantasan korupsi. Jika kita berhasil memberantas korupsi secara massif, secara terstruktur, dan sistematik, maka Indonesia-lah yang akan menang dan diuntungkan,” ucap Haedar.
Ketiga, membahas tentang nilai luhur Pancasila dan agama sebagai komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Haedar, mengamalkan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila dan agama mesti menjadi komitmen kebangsaan.
Apalagi mendekati musim Pemilu, seluruh komponen mesti menanamkan nilai-nilai luhur seperti akhlak mulia, keadaban, tasamuh, dan lain-lain, baik dalam perkataan, pemikiran, maupun perbuatan.
“Termasuk dalam Pemilu yang akan datang, nilai keluhuran dan akhlak atau budi pekerti itu menjadi bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. Saya yakin kalau nilai-nilai luhur kita berdasarkan agama, Pancasila, dan budaya bangsa menjadi alam pikiran dan orientasi tindakan, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju,” terang Haedar.
Keempat, Mahfud MD mengakui kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan negeri. Menurut Haedar, Mahfud MD berharap Muhammadiyah tetap memainkan perannya sebagai salah satu penjaga moral bangsa. Kehadiran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu penting, sehingga jalinan kerjasama antara Persyarikatan dan pemerintah perlu untuk ditingkatkan.
“(Muhammadiyah) diharapkan untuk tetap memainkan peran kebangsaan mengawal Indonesia ini menjadi Indonesia yang berdiri di atas konstitusi dan dapat membawa kepada kemajuan bangsa dan negara. Itulah poin-poin penting silaturahmi ini, sekaligus juga diskusi santai tapi mendalam soal bangsa dan Negara. Beliau juga berharap hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah semakin ditingkatkan,” pungkas Haedar. (RO/Z-5)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved