Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD di kantor PP Muhammadiyah jl. Cik Ditiro pada Senin (3/4).
Selain menjalin silaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah, kunjungan tersebut juga membahas berbagai isu-isu keumatan dan kebangsaan.
Pertama, membahas seputar persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Haedar memberi masukan agar Pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ia berharap seluruh komponen yang bertugas dalam pesta demokrasi ini mempersiapkan segalanya.
Baca juga : Jaga Kehormatan Presiden, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Aksi Dukung Capres
Persiapan ini dibutuhkan agar masyarakat dapat merasakan Pemilu yang berkeadilan dan berkeadaban, sehingga menghasilkan pejabat-pejabat negara yang dapat memajukan hajat hidup bangsa.
“Kita berharap Pemilu ini menjadi Pemilu yang berkualitas, Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural, tetapi demokrasi yang substansif, yang menghasilkan DPR, DPRD, maupun Presiden, Wakil Presiden yang betul-betul berdiri di atas semua golongan, serta mampu memajukan bangsa dan Negara di atas segalanya, serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita,” ucap Haedar.
Baca juga : Survei Cawapres Kuatkan Posisi Erick Thohir, Pengamat : Banyak Gebrakan Positif dalam Kebijakannya
Kedua, membahas tentang pemberantasan korupsi. Haedar mengatakan, pemberantasan korupsi mesti menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama seluruh pejabat negara.
Baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semuanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk taat pada konstitusi dan menjauhi segala praktik korupsi. Hal tersebut penting agar misi menyejahterakan negeri berjalan tanpa hambatan.
“Pemerintah dalam arti luas, di mana lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun eksekutif serta seluruh perangkat-perangkat Negara berkomitmen kuat untuk pemberantasan korupsi. Jika kita berhasil memberantas korupsi secara massif, secara terstruktur, dan sistematik, maka Indonesia-lah yang akan menang dan diuntungkan,” ucap Haedar.
Ketiga, membahas tentang nilai luhur Pancasila dan agama sebagai komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Haedar, mengamalkan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila dan agama mesti menjadi komitmen kebangsaan.
Apalagi mendekati musim Pemilu, seluruh komponen mesti menanamkan nilai-nilai luhur seperti akhlak mulia, keadaban, tasamuh, dan lain-lain, baik dalam perkataan, pemikiran, maupun perbuatan.
“Termasuk dalam Pemilu yang akan datang, nilai keluhuran dan akhlak atau budi pekerti itu menjadi bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. Saya yakin kalau nilai-nilai luhur kita berdasarkan agama, Pancasila, dan budaya bangsa menjadi alam pikiran dan orientasi tindakan, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju,” terang Haedar.
Keempat, Mahfud MD mengakui kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan negeri. Menurut Haedar, Mahfud MD berharap Muhammadiyah tetap memainkan perannya sebagai salah satu penjaga moral bangsa. Kehadiran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu penting, sehingga jalinan kerjasama antara Persyarikatan dan pemerintah perlu untuk ditingkatkan.
“(Muhammadiyah) diharapkan untuk tetap memainkan peran kebangsaan mengawal Indonesia ini menjadi Indonesia yang berdiri di atas konstitusi dan dapat membawa kepada kemajuan bangsa dan negara. Itulah poin-poin penting silaturahmi ini, sekaligus juga diskusi santai tapi mendalam soal bangsa dan Negara. Beliau juga berharap hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah semakin ditingkatkan,” pungkas Haedar. (RO/Z-5)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved