Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 10.685 pejabat tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penyelenggara negara yang paling banyak belum melaporkan LHKPN-nya ke KPK berasal dari unsur legislatif, atau bisa disebut DPR/DPRD.
Menanggapi itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, menyebut bahwa anggota DPR bukannya belum melapor LHKPN, tetapi, hanya belum update.
"Ya belum itu kan update, bukan LHKPN pertama. Biasanya suka ada yang telat updatenya," ujar Arsul kepada Media Indonesia (3/4).
Baca juga: 10.685 Pejabat Tak Serahkan LHKPN
Tak hanya itu, Arsul menilai banyak yang merasa merasa tidak ada perubahan substansial dlm harta kekayaan para anggota DPR tersebut.
"Biasanya suka ada yang telat updatenya. Karena merasa tidak ada perubahan substansial dalam harta kekayaan mereka," tuturnya. (Ykb/Z-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencabut status tahanan rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mengembalikannya ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
MANTAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel akan mengajukan pengalihan penahanan. Adapun, Noel saat ini ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.
MANTAN penyidik KPK Praswad Nugraha melontarkan kritik pedas Juru Bicara KPK soal status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Herdiansyah Hamzah menilai KPK memberikan status tahanan rumah kepada eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendegradasi marwah lembaga itu
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan moral, justru sering gagal dalam menjalankan perannya.
Timwas Haji DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi untuk ASEAN Club Championship, yang akan dikenal sebagai Shopee Cup™.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan Rp51 triliun yang dilakukan 100 caleg. KPK tidak bisa usut karena masih belum menjadi penyelenggara negara.
Komitmen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mewujudkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang jujur dan adil tak boleh hanya jadi sekadar ucapan.
Edukasi bagi calon jemaah umrah dibutuhkan terutama terkait teknis ibadah, persiapan sebelum keberangkatan, persiapan kesehatan, serta menghindari kasus penipuan perjalanan umrah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved