Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 10.685 pejabat tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penyelenggara negara yang paling banyak belum melaporkan LHKPN-nya ke KPK berasal dari unsur legislatif, atau bisa disebut DPR/DPRD.
Menanggapi itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, menyebut bahwa anggota DPR bukannya belum melapor LHKPN, tetapi, hanya belum update.
"Ya belum itu kan update, bukan LHKPN pertama. Biasanya suka ada yang telat updatenya," ujar Arsul kepada Media Indonesia (3/4).
Baca juga: 10.685 Pejabat Tak Serahkan LHKPN
Tak hanya itu, Arsul menilai banyak yang merasa merasa tidak ada perubahan substansial dlm harta kekayaan para anggota DPR tersebut.
"Biasanya suka ada yang telat updatenya. Karena merasa tidak ada perubahan substansial dalam harta kekayaan mereka," tuturnya. (Ykb/Z-7)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan moral, justru sering gagal dalam menjalankan perannya.
Timwas Haji DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi untuk ASEAN Club Championship, yang akan dikenal sebagai Shopee Cup™.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan Rp51 triliun yang dilakukan 100 caleg. KPK tidak bisa usut karena masih belum menjadi penyelenggara negara.
Komitmen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mewujudkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang jujur dan adil tak boleh hanya jadi sekadar ucapan.
Edukasi bagi calon jemaah umrah dibutuhkan terutama terkait teknis ibadah, persiapan sebelum keberangkatan, persiapan kesehatan, serta menghindari kasus penipuan perjalanan umrah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved