Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK 10.685 pejabat tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penyelenggara negara yang paling banyak belum melaporkan LHKPN-nya ke KPK berasal dari unsur legislatif, atau bisa disebut DPR/DPRD.
Menanggapi itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, menyebut bahwa anggota DPR bukannya belum melapor LHKPN, tetapi, hanya belum update.
"Ya belum itu kan update, bukan LHKPN pertama. Biasanya suka ada yang telat updatenya," ujar Arsul kepada Media Indonesia (3/4).
Baca juga: 10.685 Pejabat Tak Serahkan LHKPN
Tak hanya itu, Arsul menilai banyak yang merasa merasa tidak ada perubahan substansial dlm harta kekayaan para anggota DPR tersebut.
"Biasanya suka ada yang telat updatenya. Karena merasa tidak ada perubahan substansial dalam harta kekayaan mereka," tuturnya. (Ykb/Z-7)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) telah mengumumkan Shopee sebagai mitra resmi untuk ASEAN Club Championship, yang akan dikenal sebagai Shopee Cup™.
Seluruh anggota Apjatel tidak keberatan dengan rencana Pemprov DKI untuk menata kabel udara yang ada di Jakarta. Sebab penataan kabel udara di Jakarta merupakan keniscayaan.
Himpuh telah memetakan beberapa tantangan haji tahun ini, yang membutuhkan perhatian serius, antara lain swastanisasi pelayanan haji.
BAZNAS RI memberikan penghargaan kepada elemen sosial masyarakat hingga pejabat publik yang peduli dengan kebangkitan, ketahanan dan pertumbuhan ekonomi paska pandemi melalui program zakat
Upaya ini, ungkap Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah,
Edukasi bagi calon jemaah umrah dibutuhkan terutama terkait teknis ibadah, persiapan sebelum keberangkatan, persiapan kesehatan, serta menghindari kasus penipuan perjalanan umrah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved