Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga saat ini belum membuat keputusan soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung untuk Pemilu 2024.
"Saat ini belum ada keputusan tentang paslon dari KIB. Dalam waktu yang tidak lama akan segera diputuskan," ujarnya, Rabu, (29/3).
Dia menerangkan ada mekanisme yang telah disepakati oleh koalisi yakni masing-masing anggota KIB, yaitu Golkar, PAN, dan PPP mengajukan proposal paslon ke meja rapat KIB. Kemudian KIB akan memutuskan secara kolektif kolegial, musyawarah mufakat, tidak voting.
Baca juga: Golkar Tepis Ketua Umumnya Galau Ditawari jadi Cawapres
"Bagi PAN Erick Thohir adalah salah satu calon yang masuk radar PAN untuk diusung ke meja perundingan KIB," ungkapnya.
Saat ditanya PAN akan tersingkir di parlemen 2024 Viva tidak mau berkomentar lebih lanjut sebab semua masih batas prediksi.
Baca juga: PAN Sampaikan Kemungkinan Terjadinya Koalisi Besar
Tak Ada Tokoh Potensial
Sementara itu pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menuturkan Golkar dan KIB alami kebimbangan karena faktor tidak ada tokoh potensial diusung, Airlangga sendiri belum cukup percaya diri terusung sebagai capres untuk itu peluang Golkar bergeser cukup kuat atau KIB pecah dengan sendirinya.
"PPP sebenarnya punya kecenderungan meninggalkan KIB lebih awal, mengingat mereka punya kedekatan dengan PDIP, bisa saja PPP merapat ke PDIP, terlebih selama ini gencar mendekati Sandiaga, bukan tidak mungkin PPP ingin jadi tokoh utama pengusungan Capres PDIP-PPP dengan menggabungkan Ganjar-Sandiaga"
Begitu pun halnya PAN yang lebih cenderung pada Erick Thohir dengan situasi saat ini, bisa saja PAN berupaya membawa Erick Thohir ke Gerindra. Jika situasi itu terjadi maka peluang koalisi Perubahan mendapat mitra baru yakni Golkar semakin dekat, dan Pilpres bisa hasilkan tiga kelompok yakni PDIP-PPP, lalu Gerindra, PKB dan PAN, kemudian Nasdem, Demokrat, Golkar, PKS.
"PKB menarik karena dari sisi posisi ia tidak terbebani harus ke mana mengingat porsi di parlemen yang cukup membuat mereka percaya diri. Itulah sebab sepanjang dalam masa awal PKB akan menetapkan harga cukup tinggi yakni peluang cawapres, bisa saja ia mengarah ke NasDem jika memang kelompok ini di rasa berpeluang menang," tukasnya.
(Z-9)
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved