Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya menekankan pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan tak dilakukan terburu-buru. Momentum pengumuman diyakini bakal mengejutkan publik.
"Kan juga bagian element of surprise. Ya kalau sudah dapat pasangan pas, nanti kami akan langsung deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 28 Maret 2023.
Willy menuturkan saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies tengah fokus menyukseskan tahapan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres pada Oktober mendatang. Selain itu, poros tersebut memastikan instrumen pencalonan presiden terpenuhi.
Baca juga: PKS Nilai Usulan JK Soal Cawapres Anies Perlu Dipertimbangkan
"Ya kita sabar dulu, ya atau jangan-jangan ada yang lebih baik gitu, ada rezeki anak soleh. Ini kan kita enggak tahu. Ramadan ini pintu rezeki datang dari jendela entah dari apa, kita tunggu saja," ucap Willy.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendapat banyak rekomendasi bakal cawapres Anies. Bahkan, Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), berbicara soal kriteria bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurut dia, bakal cawapres itu mesti figur yang mampu mendongkrak perolehan suara.
Baca juga: Rekomendasi Nama Cawapres Dikonsulkan dengan Anies dan Pimpinan Parpol
Kalla enggan mengusulkan figur tertentu yang cocok berpasangan dengan Anies. Hal itu tergantung Anies beserta Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Pasti tergantung Pak Anies saja mana dan partai-partai (koalisi) mana yang cocok," ucap Kalla usai menghadiri Buka Puasa Bersama NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 25 Maret 2023. (Z-2)
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved