Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KOALISI Perubahan untuk Persatuan (KPP) dinilai lebih maju dari poros lain yang sudah terbentuk. Pasalnya koalisi tersebut makin solid dan kompak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).
"Koalisi ini jauh lebih maju beberapa langkah," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Sabtu (25/3).
Bawono membandingkan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KIB dinilai masih gamang karena belum memantapkan bacapres yang bakal diusung.
Baca juga: Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Figur Cawapres Anies Baswedan
"Semula Koalisi Indonesia Bersatu memang seperti koalisi gamang, membentuk koalisi tetapi tidak memiliki bakal capres siapa mau diusung," ucap Bawono.
Ia menilai partai politik (parpol) di KIB berlomba memajukan bacapres. Seperti Golkar yang ingin mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto.
Baca juga: Koalisi Perubahan Tak Gentar Menghadapi Potensi Poros Gemuk
"Partai Golkar ngotot untuk tetap mengusung Airlangga Hartarto. Partai Amanat Nasional mencoba peruntungan dengan mengajukan paket Ganjar Pranowo-Erick Thohir," ujar Bawono.
Bawono meyakini KPP tetap solid apabila tetap berpegang teguh dengan poin-poin kesepakatan. Khususnya menyerahkan urusan bakal calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies Baswedan.
"Soliditas akan bisa terjaga terutama dalam pemilihan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, sebagaimana disepakati untuk diserahkan kepada bakal calon presiden," kata Bawono.
Koalisi Perubahan telah menyetujui enam kesepakatan yang termuat dalam sebuah piagam. Kesepakatan ini mengukuhkan bahwa Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS resmi berkoalisi serta mendukung Anies maju Pilpres 2024. (Z-3)
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,"
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Anggota DPR AS meminta salinan lengkap "birtday book" yang disebut memuat puisi dan gambar dari Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved