Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi meneken piagam deklarasi kerja sama politiknya. Ketiganya resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang ke depannya disebut sebagai Koalisi Perubahan.
Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat enam poin kesepakatan. Yang paling utama adalah diresmikannya pembentukan Koalisi Perubahan untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Mengomentari deklarasi yang dilakukan ketiga partai tersebut, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menanggapi positif ketiga partai politik yang telah mendeklarasikan koalisinya untuk Pemilu 2024. "Saya sih melihat bagus-bagus saja lah. Mereka ketiga parpol tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai Presiden, tinggal mencari siapa yang cocok yang bisa menambah kemenangan untuk memenangkan anis," tutur Ujang dalam keterangannya, Jumat (24/3).
Baca juga : Koalisi Perubahan Pendukung Anies Baswedan Kian Kokoh
Disinggung terkait apakah logis, NasDem yang memiliki poros baru untuk Pilpres 2024, sementara mereka masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju hingga tahun depan, Ujang menyebut itu merupakan hal yang sah-sah saja.
"Kalau soal kepentingan Pemilu 2024, saya ras semua pasti akan jalan masing-masing. Pasti akan beregerak masing-masing untuk kepentingan partai masing-msing. Walaupun NasDem kakinya satu ada di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tapi disaat yang sama nasdem juga ingin menang (Pilpres) Ingin didukung oleh publik, ingin didukung oleh rakyat," ucapnya.
Baca juga : Nama Yenni Wahid Masuk Radar Koalisi Perubahan
"Kita juga bisa lihat, parta-partai lainnya di Koalisi Indonesia Maju juga mulai jalan masing-masing buat kepentingan pemilu 2024. Golkar-PAN-PPP juga berkoalisi, itu kan artinya memiliki kepentingan masing-masing, cuman beda mereka masih sama-sama dengan partai koalisi Jokowi, tidak seperti Nasdem," imbuhnya lagi.
Dikatakan Ujang, kendati NasDem memiliki poros baru untuk Pemilu 2024, namun dia meyakini bahwa NasDem masih akan menepati janjinya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai masa kepemimpinannya berakhir.
"Kalau soal dukungan, saya meyakini partai- partai di koalisi Indonesia Maju itu akan mengamankan kepentingan-kepentingan pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2024, semuanya sepakat, semuanya solid, termask NasDem," ucapnya.
"Jadi meski sudah memili poros baru untuk Pilpres 2024, saya rasa NasDem masih akan mendukung kebijakkan pemerintahan Jokowi hingga 2024," tukasnya. (Z-4)
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved