Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) tidak berpeluang mengusung ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Di sisi lain nama Prabowo belakangan disandingkan dengan kader PDIP Ganjar Pranowo.
"Jadi secara pribadi, saya tidak melihat peluang bahwa PDIP akan mengajukan calon yang bukan kader. Kecuali terjadi dinamika yang sangat intens dan ada isu yang menyangkut kepentingan bangsa," kata anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus saat dihubungi, Jumat (24/3).
Deddy mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menekankan akan mengusung capres dari kader sendiri. Pernyataan Megawati dipastikan tak berubah.
Baca juga: Wacana Duet Prabowo-Ganjar, PKB : Gangguan Dan Godaan
"Sepengetahuan saya, karakter Ibu Mega itu selalu menyatu antara ucapan dengan tindakan," ujar Deddy.
Isu menduetkan Prabowo dan Ganjar senter setelah keduanya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Baca juga: PDIP Sebut Kritik BEM UI Cuma Ajang Cari Sensasi
Jokowi mengajak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berswafoto. Dari foto yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi berswafoto dengan memegang kamera handphone di depan Prabowo, Ganjar, dan sejumlah petani. (Z-3)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved