Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) tidak berpeluang mengusung ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Di sisi lain nama Prabowo belakangan disandingkan dengan kader PDIP Ganjar Pranowo.
"Jadi secara pribadi, saya tidak melihat peluang bahwa PDIP akan mengajukan calon yang bukan kader. Kecuali terjadi dinamika yang sangat intens dan ada isu yang menyangkut kepentingan bangsa," kata anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus saat dihubungi, Jumat (24/3).
Deddy mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menekankan akan mengusung capres dari kader sendiri. Pernyataan Megawati dipastikan tak berubah.
Baca juga: Wacana Duet Prabowo-Ganjar, PKB : Gangguan Dan Godaan
"Sepengetahuan saya, karakter Ibu Mega itu selalu menyatu antara ucapan dengan tindakan," ujar Deddy.
Isu menduetkan Prabowo dan Ganjar senter setelah keduanya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Baca juga: PDIP Sebut Kritik BEM UI Cuma Ajang Cari Sensasi
Jokowi mengajak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berswafoto. Dari foto yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi berswafoto dengan memegang kamera handphone di depan Prabowo, Ganjar, dan sejumlah petani. (Z-3)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka (19/3). Pertemuan hangat ini bahas isu strategis & silaturahmi tokoh bangsa.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
PADA Februari 2004, sejarah mencatat langkah diplomasi penting Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat menginjakkan kaki di Teheran, Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved