Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SABAH Law Society (SLC) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Peradi di bidang hukum untuk mengawal investasi dari Sabah ke Indonesia, terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
“Peradi telah membuat MoU dengan Sabah Law Society untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum, dan lain-lain,” kata Ketum DPN Peradi Otto Hasibuan di Jakarta, Selasa (14/3).
Ia menyampaikan, kerja sama Peradi dengan SLC ini merupakan bukti bahwa berbagai pihak, khususnya asosiasi advokat di berbagai negara sangat memperhitungkan kapasitas Peradi di bawah kepemimpinannya.
“Peradi terus go international dan selalu dikunjungi oleh negara-negara lain, antara lain Jepang, Korea, Iran, Vietnam, dan baru-baru ini dari negara tetangga Malaysia, Malaysian Bar dan Sabah Law Society. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi semua pihak, termasuk advokat, calon advokat, masyarakat, dan pemerintah,” katanya.
Ketua Harian DPN Peradi, Dwiyanto Prihartono, seusai menandatangani MoU dengan SLC di kantor DPN Peradi, Jakarta, mengatakan MoU kali ini lebih spesifik mengenai hukum, khususnya terkait investasi di Indonesia.
“Kita lebih spesifik berbicara bagaimana investasi di Indonesia, dengan kaitannya Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, IKN,” katanya.
Menurutnya, perhatian SLC terkait pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan ini sangat besar sehingga jajaran pengurusnya telah menyambangi beberapa instansi pemerintah Indonesia, di antaranya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, SLC juga mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Mahkamah Agung (MA), dan besok ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta sejumlah instansi maupun lembaga lainnya.
Ditanya implementasi atau program jangka pendek dari kerja sama atau MoU yang telah ditandatangani, Dwiyanto menyampaikan Peradi dan SLC akan membicarakannya lebih lanjut.
Hasil beberapa pertemuan SLC dengan sejumlah intansi maupun pemerintah dan swasta di Indonesia akan dikumpulkan dan dikaji untuk menentukan program dari kerja sama yang telah diteken.
“Peradi akan berkomunikasi dengan Pak President Sabah Law Society untuk meningkatkan kerja sama kita dan memutuskan program kerja sama apa yang akan dilakukan, kita tetapkan setelah itu."
Ketua Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPN Peradi Johannes J Sahetapy menambahkan, SLC membantu pemerintah dan investor dari Sabah untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Langkah ini mendapat sambutan positif dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Teman-teman Sabah Law Society bukan hanya advokat, tapi ada arsitek, dan lain-lain. Jadi memang fokusnya kunjungan ini adalah investasi. Ke depan kita akan coba gali lagi atau bagaimana kita bisa mempererat hubungan, tapi yang jelas terkait investasi,” ujarnya.
President SLC Roger Chin Ken Fong menilai kerja sama di bidang hukum dengan Peradi ini sangat penting karena banyak investor dari Sabah, Malaysia, yang ingin berinvestasi di IKN Nusantara.
Para investor tentunya memerlukan masukan soal hukum di Indonesia, khususnya terkait pembangunan infrastruktur IKN. “Kami bisa berbagi misi, khususnya terkait pembangunan IKN di Borneo antara Indonesia dan Malaysia,” tandasnya. (J-2)
Edukasi finansial bertajuk Investing in Youth, Empowering Communities. Program ini menyasar 300 siswa dari tiga sekolah menengah atas di Jakarta dan Depok.
Salah satu persoalan utama yang diwarisi dari regulasi sebelumnya adalah lemahnya kejelasan dalam pengklasifikasian risiko usaha.
Semua perizinan, merujuk PP No 28/2025, diproses melalui Online Single Submission (OSS), termasuk integrasi data dari kementerian/lembaga dan daerah.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Stres jelang masa pensiun?, Bank bjb siap juga aktif memberikan edukasi keuangan lewat workshop, webinar, dan materi digital yang gampang dipahami siapa saja.
Pemkab Cirebon melakukan sejumlah Langkah untuk meningkatkan investasi di wilayahnya, termasuk investasi dari luar negeri.
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved