Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengawasan netralitas ASN dilakukan antar lembaga meliputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahapan awal pemilu, netralitas ASN akan diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Jadi KASN akan memonitor pelanggaran di media sosial terutama juga dengan media-media lain agar ASN bisa netral. Biasanya netralitas kita potret dari kekerabatan, atau atasan dan seterusnya. Ini sudah dipetakan sehingga KASN akan memonitor bersama teman-teman di Bawaslu dan nanti kita akan berikan teguran sampai sanksi," ujar Anas di Jakarta, Selasa (14/3).
Baca juga : CSIS: 114 Juta Generasi Muda akan Jadi Pemilih di Pemilu 2024
Dijelaskan Anas terdapat 3 kategori tingkat pelanggaran yang dibedakan berdasarkan warna yakni hijau, kuning, dan merah. Hijau untuk pelanggaran ringan dan Kategori merah Kategori merah merupakan pelanggaran berat yang bisa berujung pada pemberian sanksi tegas.
"Netralitas ASN ini menjadi bagian penting yang sedang kita sampaikan ke ASN baik oleh Kemen PAN-RB maupun Kemendagri," imbuhnya.
Baca juga : 17 Ribu ASN, TNI, dan Polri Pindah ke IKN 2024
Dengan terus mensosialisasikan, Anas berharap berbagai pelanggaran bisa diminimalisir. Apalagi pelanggaran di media sosial yang dikhawatirkan bisa meningkat di era digital saat ini. (Z-8)
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Melalui platform seperti YouTube dan Instagram, Endar Yuliwanto tidak hanya membagikan rutinitas harian seorang pegawai, tetapi juga membedah perspektif mendalam mengenai kewirausahaan.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendukung kebijakan Komdigi yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.
Menkomdigi Meutya Hafif mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.
Menkomdigi Meutya Hafid resmi terapkan PP Tunas. Anak di bawah 16 tahun dilarang akses platform risiko tinggi demi cegah adiksi & konten seksual.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved