Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan terdapat 3 ribu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan baru 100 DIM yang dibahas.
"Itu kan ada sekitar 400 lebih pasal, DIM-nya mungkin hampir 3 ribu DIM-nya sehingga kita lihat nanti seberapa cepat penyelesaiannya. Kemarin yang saya dengar sekitar 100 yang dibahas tapi belum selesai. Jadi kalau menurut saya kita lihat berapa cepat DIM dibereskan," kata Menkes Budi di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Ia juga berkomitmen RUU Kesehatan akan membahas RUU Omnibus Law Kesehatan ini secara transparan. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui public hearing website yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Partai Buruh Gelar Aksi Demo Kecam RUU Kesehatan di DPR
"Kita juga membuka jalur lewat website sudah ada websitenya. Jadi semua komponen masyarakat yang ingin memberikan masukan bisa masukin ke website itu, kasih identitasnya apa karena kita perlu tahu kemudian nanti kita terangkan," ujarnya.
Masukan dari public hearing tersebut akan dikelompokkan agar bisa dilihat masalah yang paling banyak dikhawatirkan masyarakat.
Baca juga: RUU Kesehatan Dinilai Mampu Menjawab Masalah Kesehatan di Indonesia
Topik yang dibahas mengenai pelayanan primer, topik mengenai rumah sakit, topik mengenai pertahanan kesehatan, farmasi, dan sebagainya. Public hearing bisa dilakukan dengan menghadiri maupun juga lewat surat. (Iam/Z-7)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan memberikan sanksi untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku perundungan.
Agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah kembali diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan rumah sakit rujukan.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa super flu bukanlah virus baru.
Selain penyakit umum, Kemenkes juga memberikan perhatian khusus terhadap penyakit menular dengan tingkat penularan tinggi.
Selain jumlah, persoalan lain yang disoroti adalah distribusi dokter yang belum merata. Ia menyebut sebagian besar pendidikan kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau disebut berpotensi membawa kerugian
ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dibuat tanpa libatkan petani tembakau.
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
KOMISI IX DPR RI meminta Kemenkes mempercepat penerbitan aturan turunan UU Kesehatan terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.
Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved