Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak sembarangan memberikan identitasnya untuk dicatut pejabat membeli aset. Karena, bakal ada konsekuensinya.
"Jadi buat masyarakat sekali lagi nih, pengaturannya sudah lebih baik, NIK (nomor induk kependudukan), hati-hati kalau dipinjam-pinjam nama, ada konsekuensinya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa (7/3).
Pahala menjelaskan saat ini nomor pokok wajib pajak (NPWP) diganti menjadi NIK. Kepemilikan aset bisa dilihat lintas kementerian lembaga.
Baca juga: Fenomena Kekayaan Ugal Rafael Alun Disebut Naik ke Penyelidikan
Orang yang namanya dicatut pejabat membeli aset pasti ditagih kewajibannya. Salah satunya yakni pembayaran pajak.
Dia mencontohkan warga Mampang Ahmad Saifudin, yang namanya dicatut dalam kepemilikan mobil Rubicon diduga milik aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo. Kini, orang itu sedang dikejar pihak pajak.
"Kaya Pak Ahmad Saifudin mungkin, begitu namanya ada Rubicon sekarang dikejar orang pajak, anda bayar pajak, misalnya gitu kan, Anda bisa punya harta segitu," ucap Pahala.
Pencatutan nama itu dikenal dengan istilah nominee. Praktik itu merupakan penyamaran aset agar tidak terendus oleh penegak hukum.
Pihak yang dicatut namanya juga bisa gagal mendapatkan bantuan dari pemerintah jika ada barang mewah terdaftar dalam NIK-nya. Menurut Pahala, banyak pihak penerima bantuan sosial (bansos) tercatat memiliki perusahaan.
"Sebagai BO (beneficial ownership), dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan padahal enggak atau sebagai BO padahal bukan, atau nama di aset, kendaraan, tanah segala macam. Karena ada konsekuensinya nanti," kata Pahala. (Z-1)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Andra Soni meminta masyarakat dan perusahaan yang mobilnya beroperasi di Banten, tetapi nomornya masih luar Banten, untuk segera memutasikan kendaraannya.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menurunkan harga lelang mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Mario Dandy Satrio, terpidana penganiayaan David Ozora.
Harga lelang mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Mario Dandy Satriyo dikurangi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) dibuka mulai Rp600 juta
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas. Untuk mengawal jalannya sidang tersebut, sebanyak 200 personel dikerahkan.
KPK meminta Mario Dandy membeberkan kepemilikan dari Rubicon yang dipamerkannya di media sosial. Mbil mewah itu diduga hasil gratifikasi.
TERDAKWA anak kasus kekerasan David Ozora, AG, 15, divonis dengan hukuman tiga tahun enam bulan di Lembaga Pembinan Khusus Anak (LPKA), lebih ringan dari tuntutan jaksa.
KUASA Hukum Mario Dandy Satriyo, Basri Bundu mengklaim berkas perkara milik kliennya akan segera dinyatakan lengkap alias P21.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved