Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak sembarangan memberikan identitasnya untuk dicatut pejabat membeli aset. Karena, bakal ada konsekuensinya.
"Jadi buat masyarakat sekali lagi nih, pengaturannya sudah lebih baik, NIK (nomor induk kependudukan), hati-hati kalau dipinjam-pinjam nama, ada konsekuensinya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa (7/3).
Pahala menjelaskan saat ini nomor pokok wajib pajak (NPWP) diganti menjadi NIK. Kepemilikan aset bisa dilihat lintas kementerian lembaga.
Baca juga: Fenomena Kekayaan Ugal Rafael Alun Disebut Naik ke Penyelidikan
Orang yang namanya dicatut pejabat membeli aset pasti ditagih kewajibannya. Salah satunya yakni pembayaran pajak.
Dia mencontohkan warga Mampang Ahmad Saifudin, yang namanya dicatut dalam kepemilikan mobil Rubicon diduga milik aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo. Kini, orang itu sedang dikejar pihak pajak.
"Kaya Pak Ahmad Saifudin mungkin, begitu namanya ada Rubicon sekarang dikejar orang pajak, anda bayar pajak, misalnya gitu kan, Anda bisa punya harta segitu," ucap Pahala.
Pencatutan nama itu dikenal dengan istilah nominee. Praktik itu merupakan penyamaran aset agar tidak terendus oleh penegak hukum.
Pihak yang dicatut namanya juga bisa gagal mendapatkan bantuan dari pemerintah jika ada barang mewah terdaftar dalam NIK-nya. Menurut Pahala, banyak pihak penerima bantuan sosial (bansos) tercatat memiliki perusahaan.
"Sebagai BO (beneficial ownership), dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan padahal enggak atau sebagai BO padahal bukan, atau nama di aset, kendaraan, tanah segala macam. Karena ada konsekuensinya nanti," kata Pahala. (Z-1)
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Mulai 20 Mei 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan pajak sebesar 10% untuk kegiatan olahraga komersial, termasuk olahraga padel.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menurunkan harga lelang mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Mario Dandy Satrio, terpidana penganiayaan David Ozora.
Harga lelang mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Mario Dandy Satriyo dikurangi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) dibuka mulai Rp600 juta
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas. Untuk mengawal jalannya sidang tersebut, sebanyak 200 personel dikerahkan.
KPK meminta Mario Dandy membeberkan kepemilikan dari Rubicon yang dipamerkannya di media sosial. Mbil mewah itu diduga hasil gratifikasi.
TERDAKWA anak kasus kekerasan David Ozora, AG, 15, divonis dengan hukuman tiga tahun enam bulan di Lembaga Pembinan Khusus Anak (LPKA), lebih ringan dari tuntutan jaksa.
KUASA Hukum Mario Dandy Satriyo, Basri Bundu mengklaim berkas perkara milik kliennya akan segera dinyatakan lengkap alias P21.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved