Selasa 07 Maret 2023, 10:00 WIB

KPK Ungkap Bahaya Identitas Dipinjam Pejabat untuk Beli Aset

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Ungkap Bahaya Identitas Dipinjam Pejabat untuk Beli Aset

MI/Susanto
Mantan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo di Gedung KPK Merah Putih, Rasuna Said, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak sembarangan memberikan identitasnya untuk dicatut pejabat membeli aset. Karena, bakal ada konsekuensinya.

"Jadi buat masyarakat sekali lagi nih, pengaturannya sudah lebih baik, NIK (nomor induk kependudukan), hati-hati kalau dipinjam-pinjam nama, ada konsekuensinya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa (7/3).

Pahala menjelaskan saat ini nomor pokok wajib pajak (NPWP) diganti menjadi NIK. Kepemilikan aset bisa dilihat lintas kementerian lembaga.

Baca juga: Fenomena Kekayaan Ugal Rafael Alun Disebut Naik ke Penyelidikan

Orang yang namanya dicatut pejabat membeli aset pasti ditagih kewajibannya. Salah satunya yakni pembayaran pajak.

Dia mencontohkan warga Mampang Ahmad Saifudin, yang namanya dicatut dalam kepemilikan mobil Rubicon diduga milik aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo. Kini, orang itu sedang dikejar pihak pajak.

"Kaya Pak Ahmad Saifudin mungkin, begitu namanya ada Rubicon sekarang dikejar orang pajak, anda bayar pajak, misalnya gitu kan, Anda bisa punya harta segitu," ucap Pahala.

Pencatutan nama itu dikenal dengan istilah nominee. Praktik itu merupakan penyamaran aset agar tidak terendus oleh penegak hukum.

Pihak yang dicatut namanya juga bisa gagal mendapatkan bantuan dari pemerintah jika ada barang mewah terdaftar dalam NIK-nya. Menurut Pahala, banyak pihak penerima bantuan sosial (bansos) tercatat memiliki perusahaan.

"Sebagai BO (beneficial ownership), dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan padahal enggak atau sebagai BO padahal bukan, atau nama di aset, kendaraan, tanah segala macam. Karena ada konsekuensinya nanti," kata Pahala. (Z-1)

Baca Juga

MI / Lina Herlina

Ketua MPR desak pemerintah menambah kekuatan TNI/Polri di Papua

👤Antara 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 00:50 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menambah kekuatan personel aparat gabungan TNI dan Polri di...
Metro TV

NasDem, Demokrat, dan PKS akan Bagi Jadwal Safari Politik Anies

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 00:27 WIB
Agenda safari politik bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan akan terbagi bersama tiga partai politik (parpol) Koalisi...
Metro TV

Koalisi Perubahan Tetap Buka Pintu ke Parpol Lain

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 00:12 WIB
KOALISI Perubahan mengaku akan tetap membuka komunikasi dengan partai politik (parpol) lain untuk gabung ke poros...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya