Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BAKAL calon presiden (bacapres) Anies Baswedan memiliki tolak ukur dalam pembangunan nasional jika terpilih nanti. Ia menjadikan DKI Jakarta sebagai tolak ukur pembangunan.
"Prinsip-prinsip pendekatan dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolak ukur atas yang akan kita lakukan di masa depan," kata Anies di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023.
Dia menyampaikan selama memerintah Jakarta menggunakan slogan Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Slogan itu kembali digunakan pada Pilpres 2024 nanti.
"Bila lima tahun kemarin kita mengerjakan Jakarta maju bersama, insyaallah di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan kita akan memajukan Indonesia, maju negaranya, bahagia rakyatnya," ungkap dia.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta dukungan seluruh kader PKS mencapai keinginan tersebut. Dengan demikian, upaya memajukan Indonesia bisa dilakukan.
"Siap bekerja keras bersama? (Siap). Siap bekerja tuntas? (Siap). Siap bekerja ikhlas? (Siap). Siap bekerja bersama? siap menang bersama rakyat? Semoga Allah meridai ikhtiar kita," ujar dia. (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved