Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu menegaskan, hasil survei popularitas dan elektabilitas bukan tolok ukur seseorang pantas menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Menurutnya, kematangan kriteria dan gagasan sangat penting untuk membawa Indonesia lebih maju.
Pernyataan ini disampaikan Adian saat meresmikan kantor Graha Pena 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).
"Dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di PENA 98. Karena Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa, setidaknya lima tahun ke depan," ujar Adian.
Adian menyebut kriteria capres 2024 yang disusun pihaknya setelah melalui diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan juga riset di berbagai daerah. Hal ini diharapkan, menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024.
"Kriteria-kriteria ini disusun dengan kesadaran pada arah dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, modern dan berlaku adil tanpa diskriminasi, menjadi negara yang menghargai dan menghormati setiap rakyatnya tanpa kecuali dengan menempatkan rakyat bukan sebagai objek tetapi subjek bagi negara," ucap Adian.
Adian yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, kriteria yang disusun bukan berdasarkan ketidaksukaan, keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok. Melainkan disusun berdasarkan harapan-harapan yang baik bagi Indonesia di masa depan.
"Kriteria ini disusun berdasarkan harapan-harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan," tegas Adian.
Baca juga : Jelang 1 Tahun Pilpres, Peluang Erick Thohir Cawapres Kian Kuat
Adapun kriteria itu mencakup delapan hal di antaranya, pertama menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan. Kedua, bukan bagian dari rezim Orde Baru.
Ketiga, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Keempat, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Kelima, tidak pernah terlibat kasus korupsi. Keenam, melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo. Ketujuh, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria. Kedelapan, berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
Lebih jauh, Adian memastikan delapan kriteria itu merupakan komitmen keberpihakan pada rakyat, sehingga harus tercermin tidak sebatas untaian kata-kata dan narasi. Tapi jauh lebih konkret mesti terwujud dalam tindakan dan laku sosial.
"Capres 2024 yang akan menjadi pemimpin nasional adalah dia yang tak pamrih dan mau ikhlas berpeluh-keringat untuk turun langsung menemui rakyat di lapangan (pabrik, pasar, sawah, kebun, pesisir laut, gang kumuh, dan di pelosok-pelosok negeri yang selama ini tak tersentuh hadirnya pembangunan)," terang Adian.
Terakhir, Adian menyebutkan bahwa kriteria-kriteria tersebut perlu disampaikan karena selama ini partai politik hanya berbicara nama, sementara rakyat perlu tahu alasan mereka memilih calon.
“Saya mau partai politik, kelompok-kelompok intelektual para akademisi juga mulai hari ini tidak berbicara orang, tetapi kriteria. Gapapa Pena 98 yang mulai, gapapa kriteria kita kemudian dianggap ancaman, gak jadi soal buat kita. Tapi seburuk-buruknya kita punya tawaran ini loh kriteria yang kita anggap pantas memimpin Indonesia. Bukan dari tinggi badannya, lebar senyumannya, bukan dari yang lain-lain. Kalau ada pemimpin partai yang mau berdiskusi kita terbuka tapi kita juga siap berdiskusi dengan yang lain,” tandas Legislator Dapil Jawa Barat V ini. (RO/OL-7)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Selain merupakan aset bangsa, hilangnya Kaesang sangat merugikan banyak pihak terutama KPK
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
Ziarah tersebut merupakan sikap para pejuang reformasi yang menolak lupa atas tragedi berdarah 25 tahun lalu.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Penyelesaian kasus penculikan aktivis1998 tidak sesederhana klaim Prabowo. Bukan soal dikembalikan atau tidak dikembalikan. Memang belanja di warung ada kembaliannya
Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved