Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKND) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan budaya kerja produktif sesuai Core Values yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
BerAKHLAK merupakan nilai dasar yang perlu dimiliki setiap ASN dalam menjalankan tugasnya.
Pesan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam acara Peningkatan Kapasitas ASN sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Terkait Implementasi Core Values BerAKHLAK di Lingkungan BSKDN. di Bogor, Jawa Barat, Kamis hingga Jumat, 16-17 Februari 2023.
Yusharto menjelaskan, transformasi Badan Litbang Kemendagri menjadi BSKDN tidak hanya mengubah nomenklatur organisasi semata, tetapi harus dibarengi dengan perubahan budaya kerja yang lebih produktif. Dia mengatakan, budaya kerja produktif dapat dibentuk ASN dengan berpegang teguh pada Core Values BerAKHLAK sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Kita mempunyai kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut (budaya kerja produktif) bapak/ibu sekalian, hal itu sudah mulai dibuktikan dengan realisasi anggaran per Februari kemarin yang lebih baik," jelasnya.
Baca juga : BSKDN Bersama Kemitraan dan USAID-ERAT Bahas Penyempurnaan Pengukuran ITKPD
Yusharto mengatakan, peran ASN dalam organisasi pemerintahan sangat penting. Menurutnya, peran tersebut tak hanya sebagai perencana kebijakan, tetapi juga berperan sebagai penentu terwujudnya tujuan organisasi.
Dengan demikian, Yusharto berharap setiap ASN di lingkungan BSKDN dapat terus meningkatkan kapasitasnya agar lebih kuat, unggul, dan cerdas, sehingga menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan sains.
"Dalam kesempatan ini, kami mengajak Bapak/Ibu untuk berkreasi menciptakan inovasi guna mengatasi masalah tugas dan fungsi (tusi) serta meningkatkan kinerja demi terwujudnya BSKDN yang lebih maju," tuturnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Damayani Tyastianti berharap, setiap ASN dapat terus berpikir bahwa keberlangsungannya sebagai aparatur negara ditentukan oleh hasil kerja dan perilaku masing-masing. Dengan demikian, ASN diharapkan dapat memberikan kerja dan perilaku terbaiknya.
"Birokrasinya pun akan menjadi birokrasi yang profesional," pungkasnya. (RO/OL-7)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
"Relationship is a full time job. Butuh skill, usaha, waktu, dan komitmen; cinta doang nggak cukup," ujar Certified Matchmaker Zola Yoana
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved