Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PARTAI Demokrat sepakat deklarasi Koalisi Perubahan dilaksanakan sebelum 24 Februari 2023. Koalisi ini terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
"Perkara waktu ini sedang dimatangkan bersama. Kami berharap di bulan ini," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 16 Februari 2023.
Kamhar belum mengungkap tanggal resmi perhelatan deklarasi tersebut. Namun, ketiga partai dipastikan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). "Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan semua telah berketetapan hati dan memiliki tingkat keseriusan yang sama dalam mengikhtiarkan terus solidnya Koalisi Perubahan," ucap Kamhar.
Demokrat, NasDem, dan PKS sudah senada untuk serius menggarap kerja-kerja koalisi. Terlebih sudah ada wacana untuk membuat Sekretariat Perubahan.
Baca juga: Demokrat: Segerakan Pertemuan Ketiga Ketum Parpol Bentuk Sekretariat Perubahan
"Selanjutnya sebagai tindak lanjut pertemuan tiga ketua umum yang telah terlaksana beberapa waktu yang lalu ialah membentuk Sekretariat Perubahan, membuat nota kesepahaman bersama dukungan tiga partai terhadap Mas Anies untuk pemenuhan ambang batas presidential threshold 20%, komitmen perubahan dan perbaikan, serta meminta bacapres untuk segera menetapkan bacawapresnya untuk selanjutnya dideklarasikan secara paripurna," jelas Kamhar.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan deklarasi Koalisi Perubahan bakal dipercepat. Awalnya, kegiatan itu bakal dilakukan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS yang dimulai 24 Februari 2023. (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved