Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEPALA Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan saat ini tim kecil yang terdiri dari tiga partai politik (parpol) anggota Koalisi Perubahan masih membahas persiapan teknis untuk deklarasi pembentukan koalisi. Hal teknis yang dimaksud tentang agenda penandatanganan MoU atau kesepakatan antara ketiga partai untuk mencapai 20% presidential threshold.
Menurut Herzaky, secara tidak langsung, ketika Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada 26 Januari lalu yang disusul oleh pernyataan serupa oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 31 Januari, Koalisi Perubahan sudah terbentuk secara de facto. Namun memang untuk meresmikannya, perlu diadakan semacam MoU atau perjanjian kerjasama antara ketiga pemimpin parpol.
"Untuk itu, usulan Demokrat, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya ialah menyegerakan pertemuan ketiga ketum parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20%," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/2).
Maka dari itu, tim kecil yang terdiri dari gabungan ketiga partai anggota Koalisi Perubahan (Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS) masih dalam proses diskusi terkait persiapan teknis. Sedangkan untuk pergerakan internal Partai Demokrat, Herzaky mengaku saat ini sedang fokus pada konsolidasi untuk memastikan mesin pergerakan partai berjalan dengan baik.
Baca juga: PKS Rencanakan Deklarasi Bakal Capres Anies Baswedan Lebih Cepat
Meski demikian, Herzaky tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait waktu pertemuan dan penandatanganan tersebut akan dilakukan. Ketika ditanya perihal tanggal pasti, ia hanya mengatakan akan mengumumkan semuanya setelah semua hal selesai dibahas.
"Pada saatnya akan kami sampaikan ke publik. Bukan hanya penentuan tanggal, melainkan juga kapan menginformasikan tanggalnya ke publik, perlu unsur kehati-hatian. Bukan hanya bicara mengenai momentum, surprise effect, melainkan untuk memastikan semua dipersiapkan dengan baik dan mengantisipasi potensi upaya-upaya gangguan dari luar," tegasnya. (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved