Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI Pekerja Rumah Tangga (PRT) diperingati setiap 15 Februari. Beberapa koalisi Serikat PRT melakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Perwakilan Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapu lidi, Yuni Sri Rahayu mengatakan bahwa aksi yang dilakukan hari ini adalah untuk memperingati Hari PRT
"Kita melakukan aksi meminta anggota DPR yang di dalam sana untuk segera membahas RUU PPRT sebagai Undang-Undang prioritas di sidang paripurna dan menjadi payung hukum untuk para PRT," ucap Yuni di Jakarta pada Rabu (15/2).
Menurutnya, dirinya dan teman-teman PRT lain adalah pekerja domestik yang seharusnya negara ini lindungi.
"Kuta minta pimpinan DPR segera membahas di sidang paripurna dan mengesahkannya," tuturnya.
Baca juga: Nasib Pekerja Rumah Tangga Memburuk, RUU PPRT Harus Segera Disahkan
"Presiden Joko Widodo sudah memberikan statement, semoga RUU PPRT disahkan dan anggota dpr membuat UU PPRT sebagai inisiatif DPR," tandasnya.
Di kesempatan yang sama, perwakilan dari Perempuan Mahardhika, Darin mengatakan bahwa dirinya dan pekerja lain turut merasakan akibat dari belum disahkannya RUU PPRT ini.
"Kami turut merasakan, RUU PPRT ini masih terus memakan korban karena belum disahkan, sehingga PRT masih sangat rawan akan kekerasan dan mengalami tindak perbudakan yang sangat amat tidak manusiawi, kita dari buruh garment mendorong disahkannya RUU PPRT kepada DPR RI untuk segera di sahkan," tegas Darin.
"Kami tidak mau menunggu, karena 1 hari menunggu 10 PRT kami menjadi korban, jangan biarkan ini terus berlalu, sahkan segera RUU PPRT," pungkasnya.
Walaupun di tengah-tengah aksi sempat diguyur oleh hujan, tapi aksi tetap berlanjut hingga selesai. (OL-17)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved