Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
HARI Pekerja Rumah Tangga (PRT) diperingati setiap 15 Februari. Beberapa koalisi Serikat PRT melakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendesak DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Perwakilan Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapu lidi, Yuni Sri Rahayu mengatakan bahwa aksi yang dilakukan hari ini adalah untuk memperingati Hari PRT
"Kita melakukan aksi meminta anggota DPR yang di dalam sana untuk segera membahas RUU PPRT sebagai Undang-Undang prioritas di sidang paripurna dan menjadi payung hukum untuk para PRT," ucap Yuni di Jakarta pada Rabu (15/2).
Menurutnya, dirinya dan teman-teman PRT lain adalah pekerja domestik yang seharusnya negara ini lindungi.
"Kuta minta pimpinan DPR segera membahas di sidang paripurna dan mengesahkannya," tuturnya.
Baca juga: Nasib Pekerja Rumah Tangga Memburuk, RUU PPRT Harus Segera Disahkan
"Presiden Joko Widodo sudah memberikan statement, semoga RUU PPRT disahkan dan anggota dpr membuat UU PPRT sebagai inisiatif DPR," tandasnya.
Di kesempatan yang sama, perwakilan dari Perempuan Mahardhika, Darin mengatakan bahwa dirinya dan pekerja lain turut merasakan akibat dari belum disahkannya RUU PPRT ini.
"Kami turut merasakan, RUU PPRT ini masih terus memakan korban karena belum disahkan, sehingga PRT masih sangat rawan akan kekerasan dan mengalami tindak perbudakan yang sangat amat tidak manusiawi, kita dari buruh garment mendorong disahkannya RUU PPRT kepada DPR RI untuk segera di sahkan," tegas Darin.
"Kami tidak mau menunggu, karena 1 hari menunggu 10 PRT kami menjadi korban, jangan biarkan ini terus berlalu, sahkan segera RUU PPRT," pungkasnya.
Walaupun di tengah-tengah aksi sempat diguyur oleh hujan, tapi aksi tetap berlanjut hingga selesai. (OL-17)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved