KPU Serahkan Dugaan Aliran Tambang Ilegal utnuk Pemilu ke Bawaslu

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyerahkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana untuk pendanaan Pemilu 2024 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, PPATK kembali mengungkap adanya potensi penggunaan dana panas untuk kepentingan kampanye.

"Mestinya dalam konteks kepemiluan, kalau ada indikasi transaksi mencurigakan, kaitannya dengan pemilu, dengan pilkada, penegak hukumnya, kan, ada Bawaslu," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/2).

"Jadi informasi tersebut disampaikan sebnarnya kepada penegak hukum, dan dalam konteks ini yang relevan teman-teman di Bawaslu," sambungnya.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, pihaknya sudah melakukan riset dan bekerja sama dengan KPU maupun Bawaslu. Hasilnya, ditemukan potensi penggunaan dana ilegal untuk pendanaan pemilu. Bahkan, PPATK juga menemukan korelasi tersebut berdasarkan hasil penyidikan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa kasus yang ditangani kemudaian antara PPATK dan KPK, faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian kepada yang bersangkutan atau orang-orang atau oknum-oknum tertentu mengikuti kontestasi politik pada periode sebelumnya," jelas Ivan. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus