Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Penegasan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, seusai memimpin rapat terbatas di Istana Negara.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (7/2) ini, dihadiri Menko Bidang Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Ketua KPK Firli Bahuri dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," pungkas Kepala Negara.
Baca juga: Korupsi Politik Penyebab Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Pihaknya pun meminta aparat penegak hukum untuk mendukung komitmen tersebut. Dalam hal ini, dengan melakukan penindakan tegas terhadap semua pelaku kejahatan rasuah, tanpa pandang bulu.
"Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih," imbuhnya.
Jokowi memastikan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang berjalan. Sebagai gantinya, dia meminta penegak hukum bekerja secara profesional dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana secara adil.
Baca juga: Kapolri: Tim Gabungan terus Mencari Pilot dan Penumpang Susi Air
"Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku," tutur Presiden.
Penegasan yang disampaikan Kepala Negara tidak lepas dari anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Jokowi mengikuti secara cermat sejumlah hasil survei dan laporan, sebagai bahan masukan untuk perbaikan, termasuk Indeks Persepsi Korupsi dan Global Competitiveness Index.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved