Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANCANG-ANCANG peresmian Sekretariat Perubahan (Sekper) semakin terlihat. Namun, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat disarankan meresmikan Koalisi Perubahan dahulu Sekper.
"Kalau dalam pemikiran saya, logikanya itu ialah ketika pembentukan sekretariat bersama atau kantor bersama atau kantor pemenangan Koalisi Perubahan harus diawali koalisi dulu kan. Terbentuk dulu koalisinya baru kemudian kita resmikan (Sekper), kita buat kantor bersama," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2023.
Ketua Dewan Pembina IndonesiAnies itu menyampaikan Koalisi Perubahan belum terbentuk. Bahkan, baru NasDem yang secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).
Sedangkan Demokrat dan PKS masih sekadar pernyataan. Belum sampai pada tahap deklarasi mengusung Anies sebagai bacapres.
"Apakah itu sudah dikatakan koalisi? Menurut saya, koalisi itu harus deklarasi," ungkap dia.
Menurut dia, Demokrat dan PKS harus segera mendeklarasikan Anies sebagai bacapres. Soalnya, pernyataan sikap itu dianggap sebagai keputusan sepihak. Dia tak ingin keputusan sepihak itu kemudian menimbulkan masalah sehingga mengganggu semangat pemenangan Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.
NasDem pun menunggu PKS dan Demokrat segera mengeluarkan pernyataan resmi atau deklarasi mencalonkan Anies. Dia pun menyambut baik rencana PKS yang akan melakukan hal tersebut pada 24 Februari melalui rapar kerja nasional (rakernas).
"Kita berharap Demokrat juga seperti itu, sehingga keputusan itu dibawa ke forum resmi untuk ditetapkan dan kemudian membentuk koalisi secara resmi," ujar dia. (OL-14)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved