Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI memberikan laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, Kuasa Hukum dan keluarga almarhum Hasya harus menunggu proses verifikasi baik secara formil maupun materil.
Indra Wahyu Bintoro, Asisten Ombudsman RI, menjelaskan pihaknya sudah mendapati laporan dari keluarga dan kuasa hukum terkait kasus Hasya. Hasil verifikasi akan berlanjut ke tahap pemeriksaan pelapor, yakni pihaknya akan memanggil dan meminta laporan langsung dari pihak keluarga maupun kuasa hukum.
"Kami tentu saja akan menunggu rapat dulu ya untuk melakukan bedah laporan. Kami akan menentukan dari rencana pemeriksaan. Kami akan menentukan berapa (orang) yang sekiranya akan kami mintai keterangan," ujarnya kepada awak media di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).
Indra menjelaskan adapun metode yang digunakan tetap dengan cara persuasif dan imparsial dengan mengumpulkan banyak bukti yang ada. "Namun, seperti yang kami sampaikan bahwa tentu saja tahap verifikasi terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa ini kewenangan atau bukan kewenangan dari Ombudsman," jelasnya.
Baca juga: Datangi Ombudsman, Keluarga Hasya Laporkan Polres Jaksel terkait Malaadministrasi
Ketika hal tersebut merupakan kewenangan dari Ombudsman serta telah melalui rangkaian pemeriksaan lebih dalam laporan terkait malaadministrasi di lembaga terkait, pihaknya akan segera menerbitan laporan tersebut ke publik. "Laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya ialah tindakan korektif. Jika itu memuat perbuatan malaadministrasi, kami sebagai upaya untuk pemulihan terhadap pelapor kami biasanya menyertakan tindakan korektif untuk itu," jelasnya. (OL-14)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved