Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
USAI memberikan laporan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, Kuasa Hukum dan keluarga almarhum Hasya harus menunggu proses verifikasi baik secara formil maupun materil.
Indra Wahyu Bintoro, Asisten Ombudsman RI, menjelaskan pihaknya sudah mendapati laporan dari keluarga dan kuasa hukum terkait kasus Hasya. Hasil verifikasi akan berlanjut ke tahap pemeriksaan pelapor, yakni pihaknya akan memanggil dan meminta laporan langsung dari pihak keluarga maupun kuasa hukum.
"Kami tentu saja akan menunggu rapat dulu ya untuk melakukan bedah laporan. Kami akan menentukan dari rencana pemeriksaan. Kami akan menentukan berapa (orang) yang sekiranya akan kami mintai keterangan," ujarnya kepada awak media di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).
Indra menjelaskan adapun metode yang digunakan tetap dengan cara persuasif dan imparsial dengan mengumpulkan banyak bukti yang ada. "Namun, seperti yang kami sampaikan bahwa tentu saja tahap verifikasi terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa ini kewenangan atau bukan kewenangan dari Ombudsman," jelasnya.
Baca juga: Datangi Ombudsman, Keluarga Hasya Laporkan Polres Jaksel terkait Malaadministrasi
Ketika hal tersebut merupakan kewenangan dari Ombudsman serta telah melalui rangkaian pemeriksaan lebih dalam laporan terkait malaadministrasi di lembaga terkait, pihaknya akan segera menerbitan laporan tersebut ke publik. "Laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya ialah tindakan korektif. Jika itu memuat perbuatan malaadministrasi, kami sebagai upaya untuk pemulihan terhadap pelapor kami biasanya menyertakan tindakan korektif untuk itu," jelasnya. (OL-14)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved