Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan pertimbangan dari keputusannya dalam melakukan perombakan kabinet. Ia menyebut dua hal yang menjadi dasarnya.
Pertama atau yang utama adalah kinerja. Kedua, sebagai faktor pendukung, terkait kebijakan politik.
"Yang utama memang performa kinerja. Ada sisi politik juga. Itu pasti ada tapi bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri Perayaan HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Selasa (31/1) malam.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Seskab: Walaupun Tahu, Mohon Maaf
Ia mengatakan, saat ini, secara umum, Kabinet Indonesia Maju memiliki kinerja yang baik. Namun, ia menyebut ada beberapa menteri yang perlu dievaluasi.
"Pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi dan dikoreksi. Tapi di setiap perjalanan itu biasa," tuturnya.(OL-5)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Mensesneg sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Kebijakan yang dibuat Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kerap kali menimbulkan polemik.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Teddy menjelaskan salah satu yang dibahas adalah terkait penambahan jumlah dokter umum maupun dokter spesialis, termasuk juga masalah kesejahteraan dokter.
HINGGA hari kedua pembukaan pemesanan tiket mudik Lebaran 2015, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatpenjualan tiket kereta api sebanyak 397.815 buah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved