Jumat 20 Januari 2023, 16:32 WIB

Keadilan Bagi Bharada E, Jaksa Lempar 'Bola Panas' ke Hakim

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Keadilan Bagi Bharada E, Jaksa Lempar

Antara
Richard Eliezer

 

KEJAKSAAN Agung meminta masyarakat menunggu putusan majelis hakim terhadap lima terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana setelah tuntutan para terdakwa dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

"Proses persidangan masih berjalan dan kemungkinan akan sampai pada upaya-upaya hukum ke tingkat Mahkamah Agung," kata Ketut melalui keterangan tertulis, Jumat (20/1).

"Untuk itu, agar segenap masyarakat dan media menunggu bagian akhir dari putusan perkara dimaksud sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," sambungnya.

Tuntutan terberat JPU ditujukan terhadap bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo, yakni pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Richard Eliezer alias Bharada E dituntut 12 tahun penjara.

Baca juga: Jaksa Diminta Baca UU Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun tiga terdakwa lainnya, yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal masing-masing dituntut pidana penjara 8 tahun.

Setelah tuntutan para terdakwa dibacakan JPU, sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum yang dilanjutkan dengan tanggapan JPU (replik), dan jawaban kedua pihak terdakwa (duplik).

Sebelumnya, Ketut memastikan JPU telah mengakomodir status justice collaborator (JC) Eliezer dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan JPU terhadap Eliezer jauh lebih ringan ketimbang Sambo.

Tuntutan 12 tahun terhadap Richard itulah yang mengundang polemik. Salah satunyanya disampaikan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih.

Menurutnya, Richard Eliezer alias Bharada E, dapat tak dipidana dengan mempertimbangkan alasan pemaaf dan pembenar yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Panglima Yudo: TNI-Polri Harus Berantas Praktik Ekspor dan Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 08 Februari 2023, 21:24 WIB
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI-Polri harus bersinergi memberantas praktik ekspor dan tambang...
ANTARA

MK Belum Bisa Pastikan Kapan Gugatan soal Sistem Pemilu Diputus

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:54 WIB
Pihak MK belum dapat memastikan ada atau tidaknya sidang lanjutan. Pasalnya hal itu akan diputuskan oleh Mahkamah dalam sidang...
DOK pribadi.

Tahun Politik, Sejumlah Anggota DPR dan DPD Raih Penghargaan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:35 WIB
Calon legislator atau senator harus dapat menjalankan personal branding untuk menunjukkan kepada konstituennya tentang karakter dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya