Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERHATI hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen menilai sampai saat ini Mahkamah Agung (MA) konsisten dalam melakukan pembenahan internal kelembagaan.
Ia mengungkapkan, apa yang dilakukan MA pasca OTT oleh KPK telah menunjukkan semangat bersama perbaikan organisasi serta sistem dunia peradilan.
“Antara lain tercermin dari ditolaknya gugatan praperadilan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh," kata Ralian, Jumat (20/1), melalui keterangan tertulis.
Menurut aktifis 1998 itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bisa saja membuat putusan berbeda dari yang seharusnya, yakni mengabulkan gugatan Gazalba.
Putusan semacam itu amat mungkin terjadi bila hakim yang yang mengadili perkara lebih mengedepankan solidaritas korps sesama profesi hakim.
"Paranoid solidarity (solidaritas kalap) itu bisa muncul ya, apalagi yang diadili ini terkait dengan penanganan perkara oleh lembaga lain yang dianggap menjatuhkan marwah peradilan,” ujar nya.
Dia menjelaskan, sikap dengan gejala paranoid solidarity pernah mengemuka di kalangan hakim, tepatnya dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan MA terkait dengan dana reboisasi pengusaha Probosutedjo tahun 2005 silam.
Saat itu sedikitnya sepuluh hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melakukan protes keras, hingga digelar rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK di kantor MA.
Hakim yang diduga terlibat kasus tersebut juga enggan diperiksa serta menunjukkan sikap resistensi atau perlawanan terhadap KPK.
“Tapi semua itu tidak terjadi pada saat ini. Ketua MA, para hakim menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke KPK, dan mereka lebih terpanggil untuk serius berbenah memperbaiki diri," ungkap Ralian
Ralian menambahkan, pimpinan dan petinggi MA menjadikan peristiwa hukum itu sebagai momentum kebangkitan bersama bagi peningkatan kinerja seluruh instansi peradilan.
“Saya lihat api semangat inilah yang menyala pada diri hakim sehingga solidaritas perlawanan itu tidak terjadi. Coba bayangkan kalau MA melawan, mengatasnamakan independensi dan marwah peradilan, bisa lain ceritanya,” tegas Ralian.
Dia berpendapat, sikap MA sangat positif bagi upaya pemberantasan korupsi. Sikap demikian itu berikut langkah-lanhkah perbaikan yang sedang dilakukan perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk KPK.
"Kita kasih kesempatan MA untuk berbenah. KPK juga perlu mendukung melalui kerja sama yang konstruktif, supaya juga proses penanganan perkara tidak memadamkan semangat aparatur peradilan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPK Apresiasi Hakim Tolak Praperadilan Gazalba Saleh
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved