Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PARTAI NasDem menghormati keputusan politik yang diambil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memilih bergabung dengan Partai Golkar. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jabar, Saan Mustopa, Rabu (18/1).
"NasDem menghormati personalnya untuk menentukan pilihan partainya," kata Saan.
Lebih jauh, Sekretaris Fraksi NasDem itu menyampaikan penentuan partai yang dipilih merupakan hak personal. NasDem tak ingin ikut campur terhadap pilihan tersebut. "Kita harus hormati karena itu hak pribadi seseorang yang tidak bisa diintervensi," ungkap dia.
Dia menyampaikan NasDem memang menjadi pengusung Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Namun, NasDem tak pernah membuat janji politik mengharuskan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, bergabung dengan NasDem.
"Kita tidak pernah menekankan bahwa dia harus jadi bagian dari partai pengusung, apakah PKB, PPP, atau NasDem. Cuma kan apa ya kita harus sama-sama memahami dan menghargai. Tetapi tidak ada masalah buat kami," ujar Saan. (OL-15)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved