Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin berpendapat bahwa tidak semua kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan niat berupa kesengajaan untuk melakukan kejahatan.
Hal itu ditegaskannya saat memberikan pengarahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023. Menurut Burhanuddin, terdapat keterbatasan subjektif aparat desa dalam mengelola dana desa, yang kerap kali tidak dapat memenuhi tujuan penyaluran.
Oleh karena itu, dirinya meminta jajaran jaksa di daerah untuk lebih bijak menanggapi laporan dan aduan masyarakat atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa.
Baca juga: Menuntut Revisi Jabatan Kades Menjadi 9 Tahun
"Dengan mengedepankan penyelesaian melalui APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), guna menentukan ada tidaknya pelanggaran administrasi," paparnya, Selasa (17/1).
Kebijakan penegakan hukum terkait pengelolaan keuangan desa yang dilakukan kejaksaan, harus mengedepankan upaya preventif atau pencegahan. Dalam hal ini, dengan menjadikan sarana hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir.
Jaksa Agung berencana membuat aturan khusus mengenai penanganan pengaduan dan laporan penggunaan dana desa. Dia percaya kepala desa merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Serta, menyadari banyak kepala desa yang masih kurang paham tentang pelaporan keuangan.
Baca juga: KPK Duga Uang Panas di Kasus Lukas Enembe Sampai Rp1 Triliun
"Saya percaya bahwa penegakan hukum dengan pendekatan yang humanis merupakan wujud nyata dalam mengambil peran sebagai katalisator. Tujuannya, mengoptimalkan perbaikan dan pemahaman tata kelola keuangan desa," imbuh Burhanuddin.
"Namun, saya tidak akan ragu untuk memproses secara pidana, jika secara jelas dan nyata terdapat niat jahat dalam pengelolaannya," sambungnya.
Burhanuddin berharap para kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri selaku bagian dari forkompimda, untuk berkolaborasi dalam membangun keamanan, perekonomian, serta penegakan hukum yang mempermudah dan menarik investasi.(OL-11)
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved