Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMBENTUKAN bakal Koalisi Perubahan terkendala calon wakil presiden (cawapres). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai NasDem dan Demokrat harus duduk bersama-sama menentukan pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
"Kami memandang bahwa PKS, Nasdem, dan Demokrat harus sama-sama duduk bersama, membahasnya dengan terbuka, rendah hati, rasional, dan objektif," kata juru bicara (jubir) PKS Muhammad Kholid saat dihubungi, Selasa (17/1). Menurut dia, penentuan cawapres harus memenuhi visi politik kebangsaan dan kenegaraan.
Jika berpatokan pada visi tersebut, ketiga partai itu diyakini bakal menemui sosok terbaik yang bakal mendampingi Anies. "Kalau visinya ialah politik kebangsaan, politik kenegaraan, setiap pihak dalam anggota koalisi perubahan akan menemukan titik temu yang terbaik," ungkap dia.
Selain itu, dia menyampaikan PKS memiliki syarat yang harus dimiliki pendamping Anies, yakni memiliki kapasitas menang yang tinggi. "Ini (kapasitas menang) bisa kita uji bersama-sama secara objektif," sebut dia.
Syarat lain yaitu cawapres memiliki kapasitas untuk memimpin pemerintahan. Selanjutnya, cawapres bisa memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan baik dalam koalisi maupun kapasitas mempersatukan bangsa.
Tak kalah penting, sosok cawapres nanti harus memiliki hubungan kuat dengan Anies. Dengan demikian, kedua tokoh yang diusung memiliki kecocokan yang tinggi. "Di sinilah harus kita ramu bersama-sama dengan pikiran yang jernih agar dapat format terbaik," ujar dia. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved