Jumat 06 Januari 2023, 15:27 WIB

Hakim Tipikor Vonis Stanley MA  Setahun, Pengacara: Seharusnya Bebas

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Hakim Tipikor Vonis Stanley MA  Setahun, Pengacara: Seharusnya Bebas

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Sidang putusan kasus minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (4/1/2023).

 

VONIS satu tahun penjara yang dibacakan Hakim Ketua Liliek Prisbawono Adi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/1), terhadap Stanley MA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, dinilai belum memenuhi rasa keadilan.

Pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) hingga pembacaan putusan tidak juga bisa membuktikan tindak pidana keseluruhan yang dilakukan oleh Stanley. Bahkan, yang dibilang ada kerugian negara pun tidak bisa dijelaskan terinci.

Dalam pembacaan putusannya, majelis hakim menyebutkan bahwa para terdakwa tidak terbukti telah menyebabkan kerugian perekonomian negara seperti dalam surat dakwaan primer JPU.

"Harusnya, klien kami diputus bebas karena tidak terbukti bersalah  melakukan perbuatan seperti yang  didakwakan JPU," kata Otto Hasibuan, kuasa hukum Stanley MA, dalam siaran pers, Jumat (6/1).\

Otto menjelaskan, "Stanley hanyalah seorang manager di perusahaan Permata Hijau Group, dan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan.”

Baca juga: Belum Jerat Korporasi di Kasus Migor, Kejagung: Tunggu Vonis Terdakwa

“Stanley juga tidak pernah melakukan perbuatan mengekspor minyak goreng (migor) dan tidak pernah mempengaruhi dan atau memberikan uang atau hadiah apapun kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri," katanya.

Dia menegaskan, "Jadi bagaimana bisa orang yang tidak melakukan perbuatan pidana bisa dinyatakan bersalah? Kasus ini terlalu dipaksakan".

Menurut Otto, kelangkaan migor lebih diakibatkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah. Lantas, kenapa migor langka yang disalahkan justru produsen?

"Bukankah pemerintah harusnya bersyukur bahwa produsen, meski ditengah pandemi tetap memproduksi migor? Kan tinggal bagaimana pemerintah mengaturnya saja," ungkap Otto lagi.

Sebelumnya, Stanley didakwa tidak bisa memenuhi domestic market obligation (DMO), sebagai salah satu persyaratan diberikannya izin ekspor.

Dakwaan lain mengatakan, Stanley mempengaruhi Dirjen Daglu Indra Sari Wisnu Wardhana, untuk mengeluarkan Perizinan Ekspor (PE).  Stanley didakwa juga terkait terjadi perubahan rencana ekspor..

Pasca-vonis hukuman setahun yang dibacakan oleh hakim, Otto menegaskan, pihaknya akan pertimbangkan untuk melakukan banding. "Ya, kita pikir-pikir dulu (untuk banding)," kata Otto.

Demikian juga terkait keinginan JPU melakukan banding, Otto beranggapan, bila demikian tentu akan kita siapkan kontra banding. "Saat ini semua sedang kita pertimbangkan," pungkas Otto. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/HO

Purnawirawan TNI AD dan Warga Pos Pengumben Curhat ke Komisi I DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:34 WIB
SEJUMLAH purnawirawan TNI AD dan warga Pos Pengumben menggelar audiensi dengan Komisi I DPR RI membahas sengketa lahan di Kelurahan Kelapa...
Dok. Peradi

Kunjungi MA, Advokat Malaysia Pelajari Sistem Peradilan Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:34 WIB
Para advokat dari Malaysia yang didampingi pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), terlihat antusias menyimak paparan dari...
Medcom/Kautsar Widya Prabowo.

Bertemu Dua Jam, PKS-NasDem Sepakat Jaga Demokrasi Tetap Kondusif

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:24 WIB
Sohibul bersama Surya Paloh sepakat untuk menjaga dinamika politik yang terus meningkat. Harapannya, kondisi politik di Indonesia dapat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya