Kamis 29 Desember 2022, 15:52 WIB

Ketum APJATI Apresiasi Imigrasi Tolak Pemohon Paspor PMI Ilegal

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Ketum APJATI Apresiasi Imigrasi Tolak Pemohon Paspor PMI Ilegal

FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah.

 

KETUA Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah mengapresiasi Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang yang menolak permohonan penerbitan paspor yang terindikasi akan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal atau Unprosedural.

Menurutnya, sikap Kepala Kanim Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, dapat menjadi contoh bagi Kanim-kanim lainnya supaya pengiriman PMI secara ilegal dan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat diberangus.

"Saya sangat mengapresiasi kantor Imigrasi Semarang dan Kanim Guntur Sahat yang menjalankan serta memperhatikan mekanisme pembuatan paspor dengan baik sehingga berhasil melakukan deteksi dini dan berani menolak permohonan paspor yang terindikasi menjadi PMI ilegal atau Unprosedural," kata Ayub dalam keterangan pers, Kamis (29/12).

Baca juga: Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah

Peran imigrasi merupakan bagian penting terjadinya pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau unprocedural maupun pengiriman PMI procedural .

Hal tersebut dapat terdeteksi saat melakukan wawancara permohonan pembuatan paspor dan pengecekan di bandara-bandara.

"Jika mekanisme dan persyaratan permohonan pembuatan paspor dilakukan dengan baik dan benar, maka pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dapat diberantas dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat diminimalisir," jelasnya.

Ayub Basalamah juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Silmy Karim yang menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Ketum APJATI berharap, Dirjen Imigrasi Silmy Karim selaras dalam mewujudkan program pemerintah dalam mengurangi dan memberantas adanya pengiriman pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal dan mempermudah penempatan PMI secara prosedural sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pesan Presiden Jokowi melindungi Pekerja Migran Indonesia bisa selaras dan terwujud.

"Semoga kepemimpinan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dapat mewujudkan program pemerintah dalam memerangi pemberangkatan PMI ilegal, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan munculnya kanim-kanim yang berani menolak memberikan permohonan paspor yang terindikasi sebagai pekerja migran ilegal seperti yang dilakukan Kanim Semarang Guntur Sahat Hamonangan," papar Ayub. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/HO

Purnawirawan TNI AD dan Warga Pos Pengumben Curhat ke Komisi I DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:34 WIB
SEJUMLAH purnawirawan TNI AD dan warga Pos Pengumben menggelar audiensi dengan Komisi I DPR RI membahas sengketa lahan di Kelurahan Kelapa...
Dok. Peradi

Kunjungi MA, Advokat Malaysia Pelajari Sistem Peradilan Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:34 WIB
Para advokat dari Malaysia yang didampingi pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), terlihat antusias menyimak paparan dari...
Medcom/Kautsar Widya Prabowo.

Bertemu Dua Jam, PKS-NasDem Sepakat Jaga Demokrasi Tetap Kondusif

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:24 WIB
Sohibul bersama Surya Paloh sepakat untuk menjaga dinamika politik yang terus meningkat. Harapannya, kondisi politik di Indonesia dapat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya